REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memaksimalkan pengisian kuota haji Indonesia pada 2026 ini.
"Jangan sampai ada kuota (tidak terpakai). Di tiap tahun itu selalu ada saja sisa ketika dikelola oleh Kementerian Agama," kata Maman dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu(21/1/2026).
Baca Juga
Trump Sentil Presiden Israel Soal Iron Dome: Itu Teknologi Kita, Milik Kita
Toyota Segarkan Tampilan Dalam dan Luar Raize
Meroket Lagi, Harga Emas Pegadaian Nyaris Tembus Rp3 Juta per Gram
Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Maman, diperlukan regulasi seperti keputusan Menteri dalam memaksimalkan kuota haji bagi Indonesia. "Nah, ini tentu membutuhkan aturan, regulasi, keputusan Menteri sehingga kalau bisa sudah zero, tidak ada lagi kuota yang tidak terpakai," ujar dia.
Diketahui, pada penyelenggaraan Haji 2026, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang, dengan rincian 203.320 haji reguler atau sebesar 92 persen dan 17.680 haji khusus atau 8 persen, sebagaimana ketentuan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Haji.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kementerian Haji dan Umrah telah memastikan sistem pembagian kuota haji 1447 Hijriah/2026 Masehi dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berbasis daftar tunggu calon jamaah haji pada suatu provinsi.
Ilustrasi Jamaah Haji Asal Kabupaten Bandung Barat yang Diberangkatkan Tahun 2025. Jumlah Calon Jamaah Haji yang Berangkat Tahun Depan di Bandung Barat Mengalami Penurunan Drastis. - (Ferry Bangkit/ Republika)
“Provinsi dengan jumlah pendaftar lebih banyak akan memperoleh kuota lebih besar, sehingga masa tunggu jamaah di seluruh daerah dapat menjadi lebih seragam,” ujar Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
