Bisnis.com, SEMARANG - Banjir yang terjadi di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah berisiko menimbulkan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah.
"Itu biasanya mengganggu dari sisi inflasi, karena distribusi pasti akan terganggu. Dan ini akan mengganggu sistem distribusi logistik secara umum," ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro FX Sugiyanto saat dihubungi Bisnis pada Rabu (21/1/2026).
Banjir yang merendam wilayah seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, hingga Kabupaten Pati itu akan menghambat akses transportasi darat dari dan menuju Jawa Tengah.
Sugiyanto menilai ongkos transportasi bakal menjadi beban ekonomi yang paling terasa dampaknya dalam waktu dekat akibat bencana tahunan itu.
Banjir itu, kata Sugiyanto, perlu direspons dengan melibatkan kepala daerah tingkat bupati maupun wali kota.
"Saya belum melihat sebuah program yang menjadi fokus Gubernur Jawa Tengah. Saya enggak melihat apa yang sebetulnya menjadi fokus, itu belum jelas," ucap Sugiyanto.
Baca Juga
- Kantongi Rp88,50 Triliun, Gubernur Jateng Pede Jadi Marketing Investasi
- Wasturi Menggantungkan Mimpi di Kopi Curug Genting
- Didemo Eks Buruh Sritex, PN Semarang Siap Evaluasi Tim Kurator
Di sisi lain, Sugiyanto juga mengkritik upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkesan reaksioner. Semestinya, lanjut Sugiyanto, pemerintah daerah bisa mencanangkan program dan anggaran khusus untuk menyelesaikan masalah di wilayah yang sudah menjadi langganan banjir.
"Kebijakan yang reaksioner seperti mengirimkan bantuan, itu sebetulnya tidak sustain. Saya melihatnya kurang ada perencanaan yang terfokus. Kalau Gubernur [Jawa Tengah] bisa melakukan penghematan anggaran, seharusnya itu bisa menonjolkan aktivitas lain yang lebih fokus, seperti penanganan banjir," tutur Sugiyanto.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan telah menggelontorkan sekitar Rp700 juta anggaran APBD untuk bantuan korban banjir di Pantura Jawa Tengah.
Bantuan mulai didistribusikan sejak Sabtu (17/1/2026) dan terdiri dari makanan siap saji, lauk pauk, tenda keluarga dan tenda serbaguna, kasur, selimut, family kit, hingga pakaian anak.
Imam Maskur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa selain bantuan logistik pihaknya ikut mendirikan dapur umum di wilayah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Di Kabupaten Pemalang, misalnya, telah didirikan dapur umum dengan kapasitas produksi hingga 4.000 bungkus makanan setiap harinya.
"Musim hujan masih panjang. Logistik bantuan kami siapkan, baik dari APBD Jawa Tengah maupun dukungan Kementerian Sosial. Termasuk santunan bagi korban meninggal dunia dan rumah hanyut, sudah kami koordinasikan," kata Imam.
