EtIndonesia. Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis Tiongkok (PKT) merilis data terbaru pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2025, jumlah kasus korupsi yang diselidiki secara resmi menembus angka satu juta kasus, sementara hampir satu juta pejabat dijatuhi sanksi. Kedua angka tersebut mencetak rekor tertinggi baru. Para analis menilai, perluasan kampanye antikorupsi oleh PKT mengandung dua tujuan utama, yakni menstabilkan kekuasaan sekaligus mengalihkan tekanan internal.
Menurut informasi yang dipublikasikan di situs resmi Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKT pada 17 Januari, sepanjang tahun 2025 tercatat 1,012 juta kasus korupsi yang masuk dalam proses penyelidikan di seluruh Tiongkok.
Dari jumlah tersebut, terdapat 115 pejabat setingkat provinsi dan kementerian ke atas yang diselidiki, meningkat sekitar 15,4% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, total pejabat yang dijatuhi sanksi sepanjang tahun mencapai 983.000 orang, termasuk 69 pejabat setingkat provinsi dan kementerian ke atas, naik 10,6% secara tahunan. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak statistik serupa mulai dipublikasikan 20 tahun lalu.
Mayoritas pejabat yang diselidiki dan dijatuhi sanksi berasal dari tingkat akar rumput (grassroots).
Peneliti Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Taiwan, Gong Xiangsheng, menganalisis bahwa lonjakan tajam sanksi terhadap pejabat tingkat bawah berkaitan erat dengan struktur pengambilan keputusan di dalam PKT.
Gong Xiangsheng menyatakan: “Masalah utamanya terletak pada pengambilan keputusan dalam lingkaran kecil di tingkat atas. Kebijakan yang mereka dorong sering kali sulit diterapkan di tingkat bawah. Akhirnya, para pelaksana di garis depan yang harus menanggung tanggung jawab dan memberikan ‘pertanggungjawaban’ kepada atasan.”
Para analis menilai, fenomena ini menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi PKT kini secara bertahap merambah hingga ke tingkat bawah, dengan menggunakan tekanan tinggi untuk mengguncang pejabat yang dianggap malas bekerja, tidak bertindak, atau memilih ‘rebahan’.
Gong Xiangsheng menambahkan: “Menurut saya, selain harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan, persoalan yang lebih besar terletak pada keseluruhan struktur tata kelola PKT itu sendiri. Inilah yang memicu situasi seperti sekarang.”
Sejak Xi Jinping menjabat pada akhir tahun 2012, dengan mengusung slogan pemberantasan korupsi, lebih dari 7,2 juta pejabat dari berbagai tingkatan telah dijatuhi hukuman.
Direktur Eksekutif Asosiasi Inspirasi Taiwan, Lai Rongwei, menilai bahwa tekanan tinggi dalam kampanye antikorupsi berkaitan erat dengan krisis tata kelola PKT secara menyeluruh.
Lai Rongwei menyatakan: “Sejak Xi Jinping menjabat, Tiongkok menghadapi berbagai masalah besar. Ekonomi, hubungan internasional, dan banyak indikator lainnya terus menurun. Ketika kekuatan nasional melemah, ketidakpuasan sosial pasti muncul. Dalam kondisi seperti ini, pemecatan dan penyelidikan menjadi pilihan yang diambil.”
Para pakar menegaskan bahwa perluasan terus-menerus kampanye antikorupsi mencerminkan dua motif utama: menjaga stabilitas kekuasaan dan mengalihkan tekanan yang kian meningkat.
Lai Rongwei menambahkan:
“Ada makna seperti ini di baliknya: seolah ingin mengatakan bahwa masalah terjadi karena orang-orang ini bekerja buruk, sementara kekuasaan besar masih berada di tangannya dan ia mampu menyelesaikan semuanya. Dengan menangkap semakin banyak orang, dia berharap meredam kemarahan rakyat sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kekuasaan masih sepenuhnya dia kuasai. Namun pada akhirnya, langkah ini justru berpotensi menjadi bumerang yang memukul PKT sendiri.”(jhn/yn)
