Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru para peneliti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa dunia tengah menghadapi fenomena “kebangkrutan air” yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Kondisi ini terjadi setelah puluhan tahun eksploitasi air berlebihan dan penyusutan pasokan air dari danau, sungai, gletser, serta lahan basah.
Peneliti PBB menyatakan miliaran orang kini kesulitan menghadapi dampak krisis tersebut. Laporan United Nations University Institute for Water, Environment and Health mencatat hampir tiga perempat populasi global atau sekitar 6,1 miliar orang tinggal di negara yang dikategorikan mengalami ketidakamanan air atau ketidakamanan air kritis. Sementara itu, sekitar 4 miliar orang menghadapi kelangkaan air parah setidaknya selama satu bulan setiap tahunnya
“Banyak wilayah hidup melampaui kapasitas hidrologisnya, dan banyak sistem air yang penting pada dasarnya sudah bangkrut,” ujar penulis utama laporan sekaligus Direktur Institut tersebut, Kaveh Madani, dikutip dari Reuters, Kamis (22/1/2026).
Menurut laporan itu, pasokan air global saat ini telah berada dalam kondisi “gagal pascakrisis” akibat laju pengambilan air yang tidak berkelanjutan selama beberapa dekade. Cadangan air yang tersimpan di akuifer, gletser, tanah, lahan basah, dan ekosistem sungai terus terkuras, sementara kualitas air juga memburuk akibat pencemaran.
Penelitian juga mengungkap bahwa lebih dari 170 juta hektare lahan pertanian irigasi mengalami tekanan air tinggi hingga sangat tinggi. Kerugian ekonomi akibat degradasi lahan, penurunan air tanah, dan perubahan iklim diperkirakan mencapai lebih dari US$300 miliar per tahun secara global.
Laporan tersebut menyebutkan sekitar 3 miliar penduduk dunia serta lebih dari separuh produksi pangan global berada di wilayah dengan cadangan air yang tidak stabil atau terus menurun. Selain itu, salinisasi atau peningkatan kadar garam dalam tanah telah merusak lebih dari 100 juta hektare lahan pertanian.
Baca Juga
- Nasib Konsesi 28 Perusahaan setelah Izin Dicabut Pemerintah
- Soal Desa di Kawasan Hutan, Kemenhut Bakal Percepat Penyelesaian
- APRIL Group Buka Suara soal Pemasok yang Masuk Daftar 28 Perusahaan Izin Dicabut
Para peneliti menilai pendekatan penanganan masalah air saat ini sudah tidak memadai. Fokus kebijakan, menurut mereka, tidak lagi pada upaya “kembali ke kondisi normal”, melainkan pada pembentukan agenda air global baru yang bertujuan meminimalkan kerusakan terhadap manusia, ekonomi, dan ekosistem.
Namun demikian, Profesor Geosains dari Royal Holloway, University of London, Jonathan Paul, menilai laporan tersebut belum membahas secara memadai salah satu faktor utama krisis air global.
“Masalah utama yang kerap diabaikan hanya disebutkan secara eksplisit satu kali [dalam laporan], yakni peran pertumbuhan populasi yang masif dan tidak merata dalam mendorong berbagai manifestasi kebangkrutan air,” ujarnya.
