KOMPAS.com – Pemerintah secara rutin menerapkan kebijakan penyesuaian tarif jalan tol setiap dua tahun sekali sebagai langkah menjaga keberlanjutan investasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004. Dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa penyesuaian tarif jalan tol dapat dilakukan setiap dua tahun.
Namun, di balik regulasi tersebut, pertanyaan kritis dari masyarakat terus bergulir.
Pengamat kebijakan publik dan pakar transportasi Agus Pambagio mengatakan, respons publik terhadap kenaikan tarif tol kerap berupa penolakan atau permintaan penundaan, terutama dengan alasan kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.
"Mereka bertanya, ‘mengapa tarif naik terus, tapi jalan masih berlubang?’ atau ‘kapan jalan tol ini gratis kalau sudah balik modal?’," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2026).
Baca juga: Tarif 4 Jalan Tol Naik Per 5 Januari 2026, Ini Daftar Ruas dan Kenaikannya
Sebagaimana diketahui, penyesuaian tarif tol secara berkala juga berlaku untuk ruas tol yang telah beroperasi puluhan tahun atau dinilai telah mencapai titik balik modal.
Meski demikian, Agus menyampaikan bahwa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebenarnya telah melakukan sosialisasi kepada publik dan media terkait alasan penyesuaian tarif setelah izin diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dia menyebutkan, kedisiplinan BUJT sebagai operator, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator, serta Kementerian PU sebagai otoritas pembina perlu terus diiringi dengan upaya sosialisasi kebijakan secara konsisten.
Menurut Agus, ketiganya harus menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan tarif, prasyarat yang harus dipenuhi BUJT, serta kaitannya dengan pemenuhan SPM agar aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap menjadi prioritas.
“Alasan penyesuaian tarif sudah berulang kali disampaikan. BUJT harus terus menyosialisasikannya agar informasi yang sama tidak selalu muncul sebagai ‘kejutan’ setiap kali ada rencana penyesuaian,” katanya.
Baca juga: Tarif Tol Becakayu Diskon 10-20 Persen, Catat Jadwalnya
Aturan penyesuaian tarif tolBerdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2022, penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap dua tahun didasarkan pada laju inflasi yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Data BPS yang kerap dijadikan rujukan menunjukkan inflasi Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 2,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pada 2024 sebesar 1,57 persen yoy, dan pada 2025 diperkirakan sekitar 2,5 persen.
Dalam perhitungan penyesuaian tarif, rumus sederhana yang digunakan adalah Tarif baru = Tarif lama × (1 + inflasi).
Agus menilai, besaran penyesuaian tarif dengan mekanisme tersebut pada umumnya relatif moderat sehingga dampaknya terhadap inflasi secara agregat dinilai tidak signifikan.
Dari perspektif investor dan BUJT, penyesuaian tarif yang telah diatur dalam UU perlu dijalankan untuk menjaga keberlanjutan investasi, menjamin kemampuan operasional dan pemeliharaan, serta memastikan layanan tetap memenuhi SPM.
Baca juga: Tarif Tol Solo-Ngawi Naik, Simak Daftar Tarif Terbarunya
