Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menbud Fadli Zon sampaikan capaian IPK, penetapan cagar budaya, serta arah kebijakan kebudayaan 2026 di Komisi X DPR.
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian tersebut membahas evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, rencana kerja strategis 2026, serta perkembangan penulisan sejarah Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Fadli Zon menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Kebudayaan per 15 Januari 2026 telah mencapai 96,85 persen dari total pagu sebesar Rp2,58 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp69,69 miliar atau 121,09 persen dari target.
"Capaian ini mencerminkan upaya kementerian menjaga efektivitas belanja agar berdampak langsung pada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Januari 2026.
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Menteri Kebudayaan juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional tahun 2025 yang berada pada angka 59,98.
“Metodologi IPK menjadi indikator penting untuk membaca kondisi kebudayaan nasional sekaligus dasar perbaikan kebijakan ke depan,” ujar Fadli Zon.
Program Strategis Kebudayaan
Sejumlah program strategis terus diperkuat sepanjang 2025, di antaranya fasilitasi Semarak Budaya dengan tingkat penyaluran hampir 100 persen, peningkatan signifikan penerima Dana Abadi Kebudayaan, serta penanganan cepat dampak bencana di Sumatra yang mencakup bantuan logistik, pemulihan cagar budaya, dan dukungan bagi SDM kebudayaan.
Cagar Budaya dan Warisan Takbenda
Paparan Menteri turut menyoroti capaian Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. Sepanjang 2025, pemerintah menetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI) sehingga total menjadi 2.727 WBTBI, serta 85 Cagar Budaya Nasional dengan total mencapai 313.
Fadli Zon menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah agar potensi cagar budaya tidak terhambat persoalan administratif.
“Jangan sampai kekayaan budaya tidak tercatat dan terlindungi hanya karena kendala administrasi. Ini pekerjaan rumah bersama,” tegasnya.
Penulisan Sejarah Indonesia
Di bidang sejarah, Kementerian Kebudayaan menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman serta menyelesaikan penulisan Buku Sejarah Indonesia yang melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga nonperguruan tinggi.
Buku yang terdiri dari 10 jilid utama dan satu jilid fakta aneka dengan hampir 8.000 halaman tersebut diluncurkan pada Desember 2025.
Pada 2026, kementerian menargetkan penulisan lanjutan sejarah perjuangan 1945–1950, sejarah kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai, serta digitalisasi buku sejarah lokal.
Diplomasi dan Repatriasi Budaya
Melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Indonesia terus memperkuat diplomasi budaya, termasuk pengusulan warisan budaya ke UNESCO dan upaya repatriasi benda budaya.
Salah satu capaian penting adalah pengembalian fosil koleksi Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah aktif menggelar forum budaya internasional, mengoptimalkan Rumah Budaya Indonesia di luar negeri, serta memperluas promosi budaya melalui platform digital.
Penguatan Ekosistem Budaya Kreatif
Kementerian Kebudayaan juga mencatat penguatan ekosistem budaya kreatif, khususnya sektor film, musik, sastra, seni pertunjukan, dan seni rupa. Jumlah penonton film Indonesia pada 2025 tercatat lebih dari 80 juta orang, dengan sejumlah film mencetak rekor nasional.
Dukungan juga diberikan melalui festival film daerah, distribusi alat musik, penguatan komunitas sastra, penerjemahan karya sastra, serta pengembangan inovasi budaya digital berbasis gim, animasi, dan teknologi imersif.
Tata Kelola dan Rencana 2026
Dari sisi pengawasan, Inspektorat Jenderal mencatat nilai survei penilaian integritas sebesar 73,7 dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di angka 2,87.
Untuk 2026, Kementerian Kebudayaan menetapkan sejumlah prioritas, antara lain pembaruan regulasi kebudayaan, pengembangan sistem pendataan terpadu, penataan organisasi, reformasi birokrasi, penilaian IPK 2026, serta penguatan Dana Abadi Kebudayaan.
Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan Komisi X DPR RI serta menegaskan komitmen kementerian untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan daerah demi pemajuan kebudayaan nasional.
Apresiasi DPR
Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Kebudayaan. Fraksi Partai Demokrat melalui Sabam Sinaga menilai realisasi anggaran yang tinggi, peningkatan jumlah cagar budaya, serta capaian sektor perfilman sebagai kinerja positif.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Dewi Coryati mendorong agar penulisan sejarah ke depan lebih memberi ruang bagi sejarah daerah dan kerajaan di luar Pulau Jawa.
Editor: Redaksi TVRINews
