REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama pembiayaan alam berkelanjutan dengan Provinsi Aceh sebagai model percontohan. Kerja sama ini bertujuan memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.
Dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/1/2026), Hanif menyebut kemitraan dengan Inggris menjadi platform penting untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam pengelolaan lingkungan. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan mekanisme pembiayaan alam yang berkelanjutan.
- Prabowo Bertemu Raja Charles Bahas Konservasi Gajah Sumatera
- 900 Ribu Hektare Perkebunan Sawit Dikembalikan Jadi Hutan Konservasi
- Organisasi Konservasi Temukan Fakta Sejumlah Satwa di Bandung Zoo Alami Stres
“Perlindungan alam bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang bangsa,” kata Hanif.
Pernyataan itu disampaikan Hanif dalam forum internasional bertajuk “Building a Nature First Economy in Indonesia: Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond”yang digelar di Inggris. Forum tersebut membahas penguatan pembiayaan alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Hanif menjelaskan, pemerintah mendorong transformasi sebagian kawasan konsesi hutan menjadi bentang alam konservasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan.
“Keputusan untuk memperkuat kawasan konservasi di dalam lanskap produksi menunjukkan bahwa negara hadir memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan ekosistem dan satwa liar,” kata Hanif.
Dalam forum tersebut, Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh diperkenalkan sebagai contoh pendekatan bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan habitat gajah Sumatra, agroforestri regeneratif, dan penguatan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dinilai relevan untuk direplikasi di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi.
Indonesia memandang keanekaragaman hayati sebagai aset strategis nasional dan fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang. Pemerintah menilai perlindungan biodiversitas perlu terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lintas sektor.
Hanif menyebut Kementerian PPN/Bappenas bersama KLH/BPLH, BRIN, dan kementerian terkait telah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan(IBSAP) 2025–2045. Dokumen ini menjadi kerangka pengarusutamaan perlindungan alam dan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.
Melalui kemitraan dengan DEFRA Inggris, The Royal Foundation, WWF, serta International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Indonesia memperkuat pengembangan mekanisme pembiayaan biodiversitas dan peningkatan kapasitas nasional. Kolaborasi tersebut bertujuan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5478802/original/097783800_1768925257-8.jpg)
