Purbaya Tegaskan Atasan Tidak Bisa Lepas Tangan Jika Kerja Anak Buah Ngaco

Pergantian pejabat di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di KPK.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pergantian pejabat di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Purbaya, langkah ini diambil agar pelayanan publik tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang dijalani oleh pejabat sebelumnya.

"Kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya, dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara di rumah, kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia," ujarnya di Aula Gedung Pajak Madya, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Purbaya menegaskan pencopotan ini bukan hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga sebagai bentuk sanksi bagi pimpinan (Kepala Kanwil) yang dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya. Menurutnya, seorang atasan tidak bisa lepas tangan atas penyimpangan yang terjadi di unit kerjanya.

“Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat-pejabat yang di atas. Bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco, dan mereka (atasan) tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi kepada para pejabat-pejabat bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya,” ujar Purbaya.

Purbaya juga menyoroti adanya hambatan internal berupa isu 'backing' atau pelindung bagi oknum-oknum bermasalah yang membuat jajaran di bawahnya segan untuk bertindak. Purbaya mengaku telah mendengar isu tersebut secara samar-samar dan meminta jajarannya untuk berani melapor langsung kepadanya.

"Itu yang saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan, kenapa enggak gerak? Ada backing-nya. Siapa backing-nya? Diam. Jadi saya agak bingung. Itu yang saya tegurkan tadi. Kalau ada ya kasih tahu saya. Kita beresin," kata dia.

Dia mengingatkan upaya 'bersih-bersih' ini didukung penuh oleh Kepala Negara demi mengamankan target pendapatan negara dan stabilitas fiskal 2026.

"Kita di-backing 100 persen oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang pendapatan pajak enggak tercapai karena saya masih baru. Tahun ini kan saya enggak bisa. Kita beresin betul,” kata Purbaya.

Purbaya memastikan tindakan tegas yang diambil akan dilakukan secara terukur dan strategis. Dia mengibaratkan kondisi saat ini seperti tren yang 'melemah sebelum patah', sehingga diperlukan intervensi cepat sebelum sistem benar-benar rusak.

"Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian enggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kalau Anda lihat kan, melemah sebelum patah itu menunjuk melemah terus-terusan," ujarnya.

(Dhera Arizona)