Trump Rencanakan Peresmian Dewan Perdamaian Gaza di Davos

Davos: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menggelar upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian di sela Forum Ekonomi Dunia/World Economic Forum (WEF) di Davos pada Kamis, 22 Januari 2026, waktu setempat. Agenda ini digelar meski sejumlah sekutu utama AS di Eropa masih menyatakan keraguan atau belum memberikan komitmen.

Utusan khusus AS Steve Witkoff menyebut lebih dari 20 negara telah menerima undangan bergabung, dengan jumlah diperkirakan mencapai 25 negara. Undangan dikirim kepada lebih dari 50 pemimpin dunia, sementara Gedung Putih memperkirakan sekitar 30 negara akan bergabung.

Namun, Prancis, Norwegia, dan Swedia menyatakan menolak atau menyimpan keberatan, sedangkan Jerman, Inggris, dan Italia belum mengambil sikap. Para sekutu mempertanyakan urgensi pembentukan badan baru yang dinilai berpotensi menjadi alternatif Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Trump menegaskan Dewan Perdamaian akan berperan besar dalam menyelesaikan konflik global.

“Saya pikir Dewan Perdamaian akan menjadi dewan paling bergengsi yang pernah ada, dan kita akan mendapatkan perdamaian,” ucap Trump, dikutip dari media ABC News, Kamis, 22 Januari 2026.

Rusia juga menerima undangan, meski masih melanjutkan serangan ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan undangan itu terutama terkait upaya penyelesaian konflik Timur Tengah dan persoalan kemanusiaan di Gaza.

Negara-negara yang telah menyatakan bergabung antara lain Israel, Uni Emirat Arab, Hungaria, Belarus, Azerbaijan, Mesir, Armenia, Turki, Pakistan, Qatar, dan Yordania serta Indonesia. Trump menyebut dewan tersebut akan diisi tokoh-tokoh berpengaruh yang dinilainya mampu menyelesaikan pekerjaan besar.

Berdasarkan draf piagam, Dewan Perdamaian akan memiliki mandat luas sebagai organisasi internasional pembangunan perdamaian, dengan masa keanggotaan tiga tahun dan peluang keanggotaan permanen bagi negara penyumbang dana besar.

Trump diperkirakan akan menjabat sebagai ketua, sementara komite eksekutif melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

(Keysa Qanita)