Menyoal Pembedaan Harga Buku Luar Pulau Jawa

Buku, di negeri ini, selalu disebut sebagai jendela dunia, tetapi ironisnya masih diperlakukan sebagai barang mewah. Ia diagungkan dalam pidato, dikutip dalam dokumen visi pembangunan, tetapi ketika sampai di etalase—terutama di luar Pulau Jawa—harga buku sering kali melambung jauh dari daya beli masyarakat.

Di sinilah persoalan lama yang tak kunjung selesai kembali mengemuka: mahalnya harga buku dan ketidakadilan distribusi harga antarwilayah.

Di Pulau Jawa, akses terhadap buku relatif lebih mudah. Toko buku tersedia di banyak kota, distribusi lancar, dan ongkos logistik relatif murah.

Sebaliknya, di luar Jawa, buku datang dengan harga yang lebih tinggi. Judul dan cetakan yang sama bisa berbeda puluhan ribu rupiah hanya karena perbedaan wilayah. Ini bukan sekadar persoalan pasar, melainkan juga persoalan keadilan.

Padahal, buku adalah medium strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika pendidikan disebut sebagai jalan utama menuju kemajuan, buku adalah batu pijakannya. Tanpa akses buku yang adil dan terjangkau, gagasan pemerataan pendidikan akan selalu pincang.

Nelson Mandela pernah mengatakan, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Namun, senjata itu menjadi tumpul ketika hanya bisa dijangkau oleh sebagian wilayah dan sebagian kelompok masyarakat.

Harga buku di Indonesia relatif mahal jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat. Faktor utamanya bukan semata biaya produksi, melainkan juga rantai distribusi yang panjang, biaya logistik tinggi, dan kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya berpihak pada ekosistem perbukuan.

Di luar Jawa, persoalan ini berlipat ganda. Biaya pengiriman dari pusat distribusi di Jawa ke wilayah Sumatera bagian tertentu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua menambah beban harga secara signifikan.

Pembelian melalui marketplace sering kali disebut sebagai solusi. Namun realitasnya, ongkos kirim justru menjadi penghalang baru. Tidak jarang biaya pengiriman sebuah buku ke luar Jawa melebihi harga bukunya sendiri. Dalam kondisi demikian, terjadi perubahan dalam dinamika membaca buku: dari hak menjadi kemewahan.

Situasi ini menimbulkan paradoks. Negara menuntut peningkatan literasi, tetapi membiarkan harga buku bergerak mengikuti logika pasar yang timpang. Akibatnya, wilayah yang paling membutuhkan penguatan literasi justru menghadapi hambatan terbesar dalam mengakses bacaan bermutu.

Jika negara mampu menghadirkan kebijakan BBM satu harga dari Sabang hingga Merauke—sebuah terobosan yang dulu juga dianggap mustahil—secara konseptual bukan hal yang utopis untuk menghadirkan buku satu harga atau setidaknya harga buku yang adil antarwilayah.

Keberhasilan menyamakan harga bensin menunjukkan bahwa ketika negara hadir secara serius, logistik dan subsidi bisa dikelola untuk kepentingan publik.

Analogi ini penting. Bahan bakar memberi energi bagi mesin ekonomi; buku memberi energi bagi pikiran dan peradaban. Jika negara rela mengalokasikan anggaran besar untuk menjamin nutrisi perut melalui berbagai program kesejahteraan, sudah semestinya nutrisi intelektual juga mendapat perhatian setara.

Bung Hatta pernah menegaskan, “Pembangunan tidak hanya membangun gedung, tetapi membangun manusia.” Buku adalah instrumen utama pembangunan manusia. Tanpa intervensi negara, pasar akan terus menghasilkan ketimpangandan ketimpangan itu pada akhirnya menjadi ketimpangan pengetahuan.

Indonesia tidak kekurangan contoh kebijakan yang bisa dipelajari. Malaysia, misalnya, telah lama menjalankan program baucar buku sebagai instrumen kebijakan literasi.

Program ini dikenal dengan berbagai nama seiring pergantian pemerintahan—mulai dari Baucar Buku 1Malaysia, Baucar Buku Keluarga Malaysia, hingga Baucar Buku Madani. Intinya sama: negara memberikan subsidi langsung kepada pelajar dan generasi muda untuk membeli buku.

Kebijakan ini memiliki dua dampak sekaligus. Pertama, menurunkan hambatan ekonomi bagi pembaca. Kedua, menghidupkan ekosistem perbukuan nasional—penerbit, toko buku, dan penulis. Subsidi tidak diberikan kepada produk secara abstrak, tetapi diberikan langsung ke tangan pembeli, sehingga tepat sasaran.

Model serupa sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Kartu pembelian buku—baik dalam bentuk fisik maupun digital—dapat menjadi terobosan kebijakan untuk memastikan generasi muda di seluruh wilayah—termasuk luar Jawa—memiliki daya beli yang sama terhadap buku. Ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan juga investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Bahkan, sejumlah negara maju melangkah lebih jauh. Prancis dan Jerman menerapkan kebijakan fixed book price—harga buku ditetapkan sama di seluruh wilayah untuk melindungi pembaca dan toko buku kecil dari dominasi pasar besar.

Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya menerapkan pajak pertambahan nilai nol persen (zero VAT) untuk buku karena buku dianggap barang kebutuhan publik, bukan komoditas biasa.

Negara-negara Nordik—seperti Swedia dan Finlandia—memperkuat literasi melalui jaringan perpustakaan publik yang sangat kuat, dengan subsidi besar untuk pengadaan buku dan distribusi hingga wilayah terpencil. Hasilnya tecermin dalam tingkat literasi dan budaya membaca yang tinggi secara merata.

Kebijakan-kebijakan tersebut berpijak pada satu kesadaran: membaca adalah urusan negara. Pasar boleh berperan, tetapi negara tidak boleh absen.

Indonesia hari ini tengah mengusung visi besar: Indonesia Emas 2045. Visi itu menuntut generasi yang cerdas, kritis, dan berpengetahuan luas. Namun, visi tersebut akan sulit tercapai jika akses terhadap buku masih ditentukan oleh geografi dan ongkos logistik.

Pembedaan harga buku antara Jawa dan luar Jawa adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus diakui dan diatasi. Solusinya tidak hanya meminta penerbit menurunkan harga, tetapi juga merancang kebijakan komprehensif: subsidi distribusi, kartu pembelian buku, penguatan perpustakaan daerah, dan insentif fiskal bagi industri perbukuan.

Tan Malaka pernah berkata, “Selama toko buku ada, selama itu perpustakaan bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi.”

Namun bagi bangsa Indonesia yang mencanangkan Visi Indonesia Emas 2045, pernyataan itu tidak relevan lagi jika harus membandingkan antara membeli buku dengan mengurangi makan dan membeli pakaian, terutama di luar Jawa.

Jika negara sungguh-sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan harga buku harus ditempatkan sebagai agenda kebijakan nasional.

Sebab, peradaban yang besar tidak lahir dari perut yang kenyang dan diberi asupan gizi semata, tetapi dari pikiran yang juga diberi asupan bergizi dengan buku bacaan secara adil.