Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan menelusuri laporan aksi mogok pedagang daging sapi di Jabodetabek, termasuk melakukan penindakan kepada pihak yang melakukan permainan harga.
Berdasarkan klaim dari Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Jakarta, Wahyu Purnama, harga sapi timbang hidup dari feedloter yang terlalu tinggi menjadi salah satu penyebab mogoknya pedagang. Aksi mogok dilakukan dari Kamis (22/1) sampai Sabtu (24/1).
Dengan temuan itu, Amran akan mencabut izin feedloter yang memainkan harga jika terbukti.
“Kami sudah bahas tadi, dan bahkan tadi malam langsung kami tindak lanjuti aksi mogok. Tadi katanya menurut laporan itu harga dari feedloter, penggemukan (sapi) itu di atas harga yang telah ditetapkan, dijualkan. Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main. Aku yang cabut,” kata Amran
Meski demikian, Amran menjelaskan feedloter mengaku kepadanya bahwa harga penjualan mereka kepada pedagang dan Rumah Potong Hewan (RPH) masih di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Untuk itu, Amran akan melibatkan Satgas Pangan untuk melakukan penelusuran kembali.
“Menurut pengakuan sementara (feedloter) itu menjual masih di bawah HPP. Tetapi tidak sampai situ. Kami sudah suruh cek. Siapa yang bermain? Apakah penggemukannya (feedloter)? Atau distributornya atau siapa? Satgas kami sudah minta langsung turun cek dan pasti ketemu nanti siapa sebenarnya yang bermain-main,” ujar Amran.
Asosiasi pedagang daging sapi akan kembali berjualan meski tak memberi detail waktunya. “Tadi sudah sepakat harus berjalan sesuai regulasi yang ada. Sudah sepakat tadi. Tadi malam sudah ketemu, sudah sepakat jual lagi,” kata Amran.
Di kesempatan sama, Amran juga merespons adanya keresahan dari Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) karena kuota impor daging swasta tahun 2026 yang dipotong sehingga hanya menjadi 30 ribut ton dari keseluruhan kuota sejumlah 297.000 ton.
Menurut Amran, dikecilkannya porsi swasta untuk impor daging ditujukan agar daging dapat diimpor oleh BUMN sehingga intervensi pasar bisa dilakukan saat harga daging melonjak.
“Dan ini, ingat, yang diimpor oleh BUMN itu untuk rakyat. Bener nggak? Untuk rakyat kan? Bukan untuk konsumsi BUMN, untuk intervensi pasar. Kenapa? Kalau terjadi lonjakan harga yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Tetapi (kalau) semua dipegang oleh swasta? Oke? Yang jelas, swasta lebih banyak kan? (sebelumnya),” ujarnya.
