Izin Anak Usaha Dicabut, United Tractors "Buyback" Saham Rp 2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS – Emiten alat berat dan pertambangan Grup Astra, PT United Tractors Tbk mengumumkan aksi pembelian kembali saham senilai maksimal Rp 2 triliun. Langkah ini diambil di tengah guncangan pasar menyusul keputusan pemerintah mencabut izin anak usahanya, PT Agincourt Resources, akibat pelanggaran lingkungan.

Berdasarkan keterangan resmi, yang dikutip dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pada Kamis (22/1/2026), manajemen PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan, periode pembelian kembali saham (buyback) akan berlangsung selama tiga bulan ke depan, terhitung sejak 22 Januari 2026 hingga 15 April 2026.

Perseroan akan menggelontorkan maksimal Rp 2 triliun dana internal perseroan, bukan dari pinjaman atau hasil penawaran umum. Jumlah saham yang dibeli maksimal 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor, dengan menjaga ambang batas free float minimal 7,5 persen. Hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/2023 dan POJK No. 29/2023 mengenai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Langkah korporasi ini tidak lepas dari sentimen negatif yang menghantam perseroan awal pekan ini. Seperti diketahui, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Selasa (20/1/2026), mengidentifikasi adanya pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh 28 badan usaha di tiga provinsi di Sumatera. Mereka dikaitkan dengan bencana ekologis pada November 2025 lalu.

PT Agincourt Resources, yang mengelola tambang emas Martabe, di Sumatera Utara, menjadi salah satu entitas yang izinnya dicabut.

Kabar ini sempat memicu kepanikan investor. Pada perdagangan Rabu (21/1/2026), harga saham UNTR anjlok hingga menyentuh batas Auto Rejection Bawah (ARB) sebesar 14,93 persen ke level Rp 27.200 per lembar saham. Namun, setelah pengumuman buyback pada Kamis pagi, saham UNTR menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan menguat tipis hampir 1 persen ke posisi Rp 27.400.

Dalam keterangan resminya, manajemen United Tractors menegaskan bahwa buyback ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar modal di tengah kondisi yang berfluktuasi secara signifikan.

"Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan bentuk usaha perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, ini merupakan upaya meningkatkan nilai bagi pemegang saham serta mencerminkan kondisi fundamental perseroan," tulis manajemen UNTR.

Meskipun menghadapi tantangan hukum terkait operasional anak usahanya di Sumatera, manajemen mengklaim pelaksanaan buyback ini tidak akan memiliki dampak material terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha perseroan secara keseluruhan.

"Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham sewaktu-waktu jika dana Rp 2 triliun tersebut telah terserap sepenuhnya atau jika periode waktu telah berakhir pada 15 April 2026," lanjut pernyataan tersebut.

Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono dalam keterangannya, Rabu, menyatakan, pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan pencabutan izin tersebut..

"Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," kata Katarina.

Vice President Equity Retail PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi kepada Kompas, Rabu, mengatakan, pencabutan izin PT Agincourt Resources berpotensi menimbulkan ”syok struktural” pada segmen pertambangan emas grup Astra.

Menurut dia, dalam 11 bulan pada 2025, Agincourt mencatat produksi sekitar 215.000 troy ounce emas atau tumbuh 2 persen secara tahunan. Pada sembilan bulan pertama 2025, segmen emas dan mineral menyumbang pendapatan sekitar Rp 10,3 triliun atau melonjak 54 persen secara tahunan, dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap laba UNTR.

”Lebih dari 90 persen pendapatan emas UNTR berasal dari Martabe. Jika operasional berhenti, volatilitas laba akan meningkat tajam,” kata Audi.

Berdasarkan uji ketahanan (stress test), Kiwoom memperkirakan potensi penurunan pendapatan UNTR sekitar 9-10 persen apabila Martabe benar-benar berhenti beroperasi.

”Earnings volatility akan meningat tajam, ditambah dengan saat ini sangat bergantung pada mining contracting (cuaca berat) dan harga batubara,” kata Audi menambahkan.