Noe ”Letto”: Ini Eksperimen Berisiko, Jadi Pejabat Sesuai Keinginan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Sabrang Mowo Damar Panuluh, vokalis grup musik Letto, merespons kritik terkait pelantikan dirinya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional. Sebagai penyanyi dan aktivis kebudayaan yang kritis terhadap pemerintah, Sabrang atau yang dikenal Noe ”Letto” mengklaim bahwa keterlibatannya ke dalam lembaga negara merupakan upaya eksperimen menjadi pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Hal itu disampaikan Noe menanggapi kritik masyarakat terkait keterlibatannya sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional dalam video yang diunggah di akun Sabrang MDP Official di kanal Youtube. Dalam waktu 19 jam, sejak diunggah pada Rabu (21/1/2026) hingga Kamis (22/1/2026) sore, video itu memperoleh lebih dari 180.400 views.

Dalam video yang berdurasi 46 menit itu, Noe mengklasifikasikan kritik terhadap dirinya dalam beberapa kluster dan menjawabnya satu per satu. Hal itu antara lain soal konsistensi sebagai aktivis yang kritis terhadap pemerintah, kompetensi yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan bidang pertahanan, serta akuntabilitas kerja sebagai pejabat publik.

Ia menjelaskan, sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN), dirinya tidak bertugas membuat peraturan. Tenaga ahli bertugas memberi masukan mengenai situasi dan risiko yang dihadapi negara serta memberikan rekomendasi untuk menghadapinya.

Sebagai penyanyi dan aktivis kebudayaan yang berlatar belakang pendidikan matematika, ia membenarkan bahwa dirinya bukan jenderal atau orang yang mengerti taktik militer. Akan tetapi, saat ini pertahanan negara sudah berevolusi. Ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya seputar perang kinetik, tetapi juga perang ekonomi dan kognitif.

”Yang paling modern adalah perang kognitif. Perang kognitif berhubungan dengan memengaruhi otak untuk menghancurkan negara dari dalam. Keahlian saya ada di sana,” ujar Noe.

Noe mengungkapkan, jabatan Tenaga Ahli DPN juga tidak diberikan begitu saja. Untuk menjadi Tenaga Ahli DPN, ia mengaku melalui proses panjang yang berisi diskusi dan wawancara mengenai pandangannya terhadap penyelenggaraan negara. Ia pun mengaku sudah menyampaikan pandangan kritis, sama seperti sikapnya selama ini.

”Saat proses wawancara, saya ditanya, bagaimana menurutmu pemerintah selama ini? Saya bicara blak-blakan bahwa pemerintah lupa fondasi negaranya, yaitu gotong royong. Saya bilang, pemerintah tidak update karena tidak membawa nilai gotong royong ke dunia digital. Saya bicara apa adanya tanpa aling-aling,” ungkap Noe.

Noe mengungkapkan, jabatan Tenaga Ahli DPN juga tidak diberikan begitu saja. Untuk menjadi Tenaga Ahli DPN, ia mengaku melalui proses panjang.

Alih-alih dikecam, kritik yang ia sampaikan justru diapresiasi. Noe mengatakan, pewawancaranya menilai bahwa pandangan seperti itu yang dibutuhkan DPN. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa dirinya tak bisa lari dari tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada negara.

Tak hanya itu, Noe juga menganggap keterlibatannya di DPN akan menjadi eksperimen dalam bernegara. Selama ini, lanjutnya, pejabat kerap dikritik karena mengambil keputusan dan membuat kebijakan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat. Hal itu pula yang kerap ia kritik baik secara pribadi maupun melalui gerakan kebudayaan “Maiyah” yang dibangun Noe bersama ayahnya, intelektual muslim dan aktivis, Emha Ainun Nadjib.

Oleh karena itu, dalam posisinya sebagai Tenaga Ahli DPN, Noe menyebut dirinya sebagai kelinci percobaan untuk menjadi pejabat yang bisa melaksanakan tugasnya berbasis keinginan masyarakat. Ia pun membuat platform digital yang bisa menghimpun masukan dari publik mengenai gambaran ideal pejabat atau pemerintahan yang diinginkan. Berbagai masukan dari masyarakat itu yang nantinya dijanjikan menjadi basis bagi Noe dalam melaksanakan tugas.

Tak hanya itu, Noe berjanji untuk menjaga akuntabilitas kerja sebagai pejabat publik. Segala hal yang ia sampaikan kepada negara nantinya juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui platform digital www.balungpisah.id.

Pada Kamis (22/1/2026) siang, platform www.balungpisah.id sudah bisa dibuka melalui peramban. Di laman tersebut, tertulis “Balung pisah, gotong royong menyambung yang terpisah. Rakyat urun data, AI menjernihkan, pejabat menuntaskan.” Selain itu, ada pula kotak tempat menuliskan harapan terhadap platform yang bisa diisi pengguna dengan pilihan bisa menuliskan nama dan alamat surat elektronik atau tidak.

“Ini adalah eksperimen agar Indonesia tidak hancur karena perpecahan, tidak hancur karena curiga-curigaan. Karena sekarang curiga-curigaan dan opini sudah menjadi komoditi, kita ganti dengan data dan kejelasan. Eksperimennya high risk,” tutur Noe.

Ia menegaskan, apa yang sedang ia coba adalah eksperimen berisiko tinggi. Sebab, di tengah konteks negara dan pemerintahan yang kerap jauh dari rakyat, keberpihakan pada rakyat bisa berakibat pada hilangnya jabatan. Kendati demikian, ia tidak mengkhawatirkannya dan menyatakan siap melepas jabatan justru jika ia dinilai sudah tidak berpihak pada rakyat.

Jika selama bergabung dengan DPN masukannya tidak digunakan oleh pemerintah, Noe juga berjanji akan mengundurkan diri.

Jika selama bergabung dengan DPN masukannya tidak digunakan oleh pemerintah, Noe juga berjanji akan mengundurkan diri. “Anda bisa simpan video ini sebagai bentuk accountability. Anda bisa tagih saya satu tahun lagi, enam bulan lagi. Apakah saya berubah? Apakah saya bergeser dari Sabrang yang dulu?” tutur Noe.

Noe dan 11 Tenaga Ahli DPN lainnya dilantik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua Harian DPN, pada pertengahan Januari lalu. Mereka mengisi posisi sebagai tenaga ahli utama, madya, dan muda, pada tiga kedeputian DPN, yakni geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi. Adapun DPN merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang DPN, yang bertugas sebagai penasihat presiden di bidang pertahanan.

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal (TNI) Ricardo Sirait mengatakan, DPN membutuhkan pemikiran strategis lintasdisiplin. Oleh karena itu, pemahaman yang berasal dari perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang dimiliki Noe, bakal memperkaya kajian DPN.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menilai, saat ini ancaman terhadap pertahanan negara memang tidak terbatas pada ancaman militer. Karena itu, dibutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang untuk memperkaya kajian dan rekomendasi yang disampaikan DPN kepada presiden.

Akan tetapi, keberadaan DPN dan tenaga ahlinya menghadapi tantangan antara lain membuktikan bahwa kajian dan rekomendasi yang mereka buat benar-benar akan digunakan oleh presiden dalam menentukan kebijakan pertahanan. Selain itu, DPN ke depan juga memiliki pekerjaan rumah untuk membuktikan bahwa perekrutan ahli dari berbagai bidang bukanlah upaya untuk memiliterisasi seluruh lini kehidupan masyarakat.