Sebanyak 1.440 Warga Negara Indonesia atau WNI mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh selama 16 – 20 Januari, setelah keluar dari sindikat penipuan online di Kamboja. Namun OJK alias Otoritas Jasa Keuangan menyoroti dugaan pekerjaan mereka sebagai pelaku scam.
Awalnya Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyoroti kasus ratusan WNI di Kamboja yang melarikan diri dari tempat kerja mereka pada November 2025. Para WNI itu dinilai menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan penipuan.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai perlu ada penyelidikan apakah WNI yang pergi ke Kamboja merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau secara sukarela menjadi pelaku penipuan online yang bahkan menyasar warga Indonesia.
“Saya kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban perdagangan orang, mereka ini scammer, kriminal. Mereka menjadi bagian dari operasional scamming. Harus dibuktikan (memang),” kata dia saat Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama OJK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Ia mencontohkan Pemerintah Cina yang memungkinkan warganya yang pergi ke Kamboja untuk menjadi pelaku penipuan online. “Namanya ekstradisi, bukan pemulangan. Kemudian dihukum di Cina,” Mahendra menambahkan.
Sementara di Indonesia, para WNI yang pulang setelah bekerja di sindikat penipuan online di Kamboja, justru terkesan disambut sebagai pahlawan atau korban.
“Padahal mereka scammer. Apakah dengan kesadaran atau tidak, buktinya ya itu. Itu yang mereka lakukan sebagai pekerjaan,” kata dia.
Sebelumnya, 1.440 WNI berhasil keluar dari sindikat penipuan online dari berbagai wilayah di Kamboja, dan mendatangi KBRI Phnom Penh selama 16 - 20 Januari. KBRI memperkirakan jumlahnya bertambah lagi, seiring dengan adanya oleh aparat hukum setempat.
KBRI terus melakukan proses pendataan dan asesmen terhadap WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja. Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto berinteraksi langsung dengan sekitar 100 WNI di sekitar KBRI Phnom Penh pada Rabu (21/1).
Pada kesempatan itu, ia mendengarkan keterangan dari para WNI terkait pengalaman mereka, serta menjelaskan langkah-langkah pelindungan dan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Di sisi lain, KBRI melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja dan memperoleh komitmen percepatan proses deportasi, termasuk keringanan prosedur keimigrasian bagi WNI.
Santo telah bertemu Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn serta Senior Minister dan Ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Daring Kamboja (CCOS) Chhay Sinarith guna mendorong kemudahan dan percepatan proses pemulangan WNI.
KBRI Phnom Penh menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta memastikan seluruh WNI terdampak memperoleh pelindungan dan bantuan kekonsuleran sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional.
