Perkuat Pendanaan Iklim, Indonesia Gabung dalam Koalisi Pengembangan Pasar Karbon Internasional

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia resmi bergabung dalam The Coalition to Grow Carbon Markets, sebuah inisiatif global yang bertujuan mempercepat pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi. Keikutsertaan ini merupakan salah satu upaya memperkuat pendanaan iklim sekaligus mendorong investasi hijau berbasis mekanisme pasar.

Bergabungnya Indonesia dalam The Coalition to Grow Carbon Markets atau Koalisi Pengembangan Pasar Karbon Internasional disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam diskusi meja bundar bertajuk ”Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets” di London, Inggris, Selasa (20/1/2026).

Keterlibatan Indonesia bukan hanya ditujukan bagi kepentingan nasional, tetapi juga untuk mendukung agenda iklim global.

Forum itu digelar setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam rangka peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia–Inggris. Dengan bergabungnya Indonesia, Koalisi kini memiliki total 11 anggota pemerintah.

Raja Juli menyampaikan, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, serta lahan gambut tropis yang besar, Indonesia memiliki modal alam yang signifikan dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam. Kondisi ini dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya global dalam mencapai target iklim.

“Sebagai anggota koalisi yang mewakili sektor kehutanan, Indonesia akan bekerja bersama negara-negara yang memiliki visi serupa untuk meningkatkan permintaan terhadap kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam,” ujar Raja Juli dalam keterangan resminya, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan, keterlibatan Indonesia bukan hanya ditujukan bagi kepentingan nasional, tetapi juga untuk mendukung agenda iklim global. Kolaborasi lintas negara diperlukan agar pasar karbon dapat berjalan secara kredibel dan efektif dalam mendorong penurunan emisi.

Pasar kredit karbon berintegritas tinggi dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pembiayaan pembangunan hijau. Bagi Indonesia, mekanisme ini juga membuka peluang aliran pendanaan baru untuk menjaga hutan, mangrove, dan lahan gambut tropis.

Indonesia bergabung bersama sejumlah negara lain, seperti Kanada, Prancis, Swiss, Selandia Baru, Panama, Peru, dan Zambia. Sementara itu, Koalisi dipimpin bersama oleh Kenya, Singapura, dan Inggris sebagai ketua bersama.

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte menyambut baik keanggotaan Indonesia. Ia menilai pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam pencapaian target iklim nasional sekaligus memastikan tersedianya pendanaan untuk perlindungan alam dan pembangunan ketahanan iklim.

Menurut Kyte, pengalaman Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memperkuat kemampuan koalisi dalam menarik investasi sektor swasta ke proyek-proyek yang memiliki integritas lingkungan tinggi, terutama yang berfokus pada perlindungan hutan dan pengurangan emisi.

Dukungan terhadap penguatan pasar karbon juga datang dari sektor keuangan. Standard Chartered, sebagai mitra lama Indonesia dan Inggris, terlibat aktif dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk fasilitasi dialog dan kolaborasi pasar karbon.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam Koalisi akan berkontribusi pada peningkatan standar kualitas, transparansi, dan kepercayaan pasar terhadap kredit karbon, khususnya yang berbasis solusi alam.

Koalisi ini pertama kali diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025 dan memperkenalkan Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Brasil.

Prinsip Bersama tersebut merespons permintaan dunia usaha agar pemerintah mengatasi fragmentasi kebijakan yang selama ini menjadi hambatan investasi di pasar kredit karbon. Prinsip ini menyediakan kerangka kerja yang konsisten lintas negara, serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi dunia usaha untuk mulai berinvestasi dalam kredit karbon.

Prinsip Bersama ini didukung oleh 15 pemerintah dan 25 aktor non-negara, termasuk mitra Koalisi seperti Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD), Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM), Bank Dunia, Kamar Dagang Internasional (ICC), dan Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional (IETA).

Melalui rencana aksi bersama, koalisi mendorong keselarasan kebijakan nasional dan regional serta peningkatan permintaan kredit karbon. Upaya ini dinilai mendesak, mengingat dunia berisiko gagal mencapai target iklim tanpa percepatan aliran pendanaan ke proyek-proyek rendah karbon yang efektif dan terjangkau.