Jakarta, ERANASIONAL COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya pihak yang menggunakan perlindungan tertentu (backing) dalam urusan perpajakan.
Hal itu dikatakan Menkeu Purbaya kepada wartawan usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pejabat yang menggantikan jabatan strategis di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Aula Gedung Pajak Madya, Jalan Ridwan Rais No. 7A, Jakarta,
Menkeu Purbaya menegaskan, segala bentuk lobi, tawar-menawar, hingga tekanan dari pihak mana pun harus dilaporkan.
“Itu yang saya heran itu gitu. Kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak? Alasannya ada backing-nya. Saya tanya siapa backing-nya, diam,” ucap Menkeu Purbaya.
Ia menegaskan, selama ini dirinya belum menerima laporan yang jelas terkait adanya backing kuat di lingkungan perpajakan.
Nama-nama yang beredar, kata Menkeu Purbaya, hanya disampaikan secara samar tanpa bukti yang jelas.
“Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing. Nama-nama backing yang muncul hanya samar-samar saja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada, kasih tahu saya, kita beresin,” ungkap Purbaya.
Dapat Dukungan dari Presiden
Purbaya menekankan bahwa jajaran Kementerian Keuangan termasuk DJP, mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengamankan penerimaan negara dan menjaga ketahanan fiskal.
“Kita dibeking 100 persen oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main,” ungjap Menkeu Purbaya.
Menkeu Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk memastikan target penerimaan pajak tahun ini tercapai.
Menurut Menkeu Purbaya, tidak lagi memiliki alasan untuk kegagalan pencapaian target, berbeda dengan tahun sebelumnya ketika ia masih baru menjabat.
“Kalau tahun lalu saya masih bisa bilang pendapatan pajak enggak tercapai karena saya masih baru. Tahun ini saya enggak bisa,” tandas dia.
