Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran pihak swasta HM Kunang (HMK), di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik menduga ayah dari Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) bisa mengatur mutasi jabatan.
Informasi ini diulik dengan memeriksa Sekda Bekasi Endin Samsudin (ES) pada Rabu, 21 Januari 2026. “Saksi didalami terkait sejauh mana tersangka HMK dalam proses mutasi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Januari 2026.
Budi enggan memerinci jawaban Endin saat diperiksa penyidik, kemarin. KPK menduga Kunang juga bisa mengurus promosi jabatan di Kabupaten Bekasi.
Baca Juga :Kasus Suap Ijon Proyek, Sekda Kabupaten Bekasi Dipanggil KPK
“(Juga didalami proses) promosi jabatan kepala dinas di Pemkab Bekasi,” ucap Budi.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang. Foto: Tangkapan layar
Dalam kasus ini, Ade Kuswara dan Bapaknya disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Sarjan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.
