FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri angkat suara terkait polemik anggaran pendidikan yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MKB).
Diketahui, alokasi anggaran untuk program MBG yang mencapai Rp223 triliun dinilai membuat kesejahteraan guru terutama yang bersatus PPPK dan PPPK paruh waktu terancam. Di pihak lain, ada pihak yang menyebut anggaran MBG tidak mempengaruhi tenaga kependidikan terutama terkait kesejahteraan para guru.
Iman Zanatul lantas membuat beberapa alasan yang bakal membuat kesejahteraan guru berkurang akibat MBG sebagai berikut:
- Kalau APBN untuk pendidikan sekarang Rp769,1 Triliun, dikurangi MBG RP223 triliun, berarti APBN untuk pendidikan kita Rp546 Triliun, lebih rendah dari tahun 2023. Itu namanya Turun. Kurang jelas?
- Tidak ada tunjangan guru Non-ASN naik 100%. Coba denger pidato Presiden, naiknya hanya Rp500 ribu dari Rp1,5 ke Rp2 juta.
- MBG tidak mengganggu anggaran untuk guru? Guru ASN digaji pemda, itu diambil dari anggaran pendidikan. Maka ketika transfer ke daerah dipangkas, berimbas pada kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk guru.
- Guru Honorer negeri hampir tidak ada setelah adanya pengangkatan PPPK PW. Namun, setelah diangkat, ternyata gaji mereka lebih rendah dari honorer. Kenapa? lihat nomor dua. Dari Rp139 ribu-Rp500 ribu.
- Apakah guru honorer makin sejahtera? Tidak. Prinsipnya, adalah guru yang tidak sejahtera. Di situ negara bermasalah jika anggarannya besar, tapi tidak sanggup menggaji guru dengan layak.
- Ada masalah sistemik dalam rekeuitmen guru. Sampai sekarang masih ada guru honorer, karena distribusi guru tidak sesuai kebutuhan, atau ketika dibutuhkan lemah distribusi, sehingga kepala sekolah melakukak rekruitmen darurat asal kelas tidak kosong.
- Sebaiknya diupdate lagi infografis tanpa nama/ tanpa lembaga tersebut. Baru-baru ini Komisi X mempertanyakan mengapa anggaran Pendidikan Profesi guru dipangkas Rp1 Triliun. Padahal, PPG ini adalah skema yang dijanjikan pemerintah untuk mensejahterakan guru. Eh dikurangi juga.
“Kurang jelas apa kesejahteraan guru berkurang akibat MBG?,” tandas Iman Zanatul.
Sebelumnya, pegiat media sosial sekaligus pendukung Prabowo-Gibran, Ferry Kota menyatakan bahwa Presiden Prabowo konsisten dalam memperhatikan pendidikan khususnya kesejahteraan guru.
“Singkatnya, walau ada MBG, anggaran kesejahteraan Guru bukan berarti berkurang. Malah meningkat di 2025 dan 2026 ini. Meningkatnya bahkan ada yg sampai 2x lipat alias 100% (tunjangan Guru Non ASN),” kata Ferry Koto dalam unggahannya di media sosial.
Dia lantas menggunggah data grafis tentang anggaran pendidikan pada APBN yang cenderung naik. “Intinya tak berkurang perhatian ke Guru. Dan mohon teman2 jika bahas soal Guru Honorer, pisahkan dulu itu guru swasta atau negeri, lama atau baru,” sebutnya.
Dia menegaskan, di sekolah negeri tidak boleh lagi ada guru honorer baru, semua guru baru diangkat lewat mekanisme ASN.
Guru honorer di sekolah negeri sudah selesai pengangkatannya di 2025. Tak ada lagi honorer baru. “Betul, masih ada yg belum lolos seleksi, itu sedang dicarikan solusi yg tidak menyalahi UU,” sebutnya. (fajar)



.jpg)
