Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa petugas Beasiswa Pemuda Tangguh terkait pengelolaan dan penyaluran dana yang diduga tidak sesuai sasaran, usai temuan banyak anak pejabat dan orang mampu jadi penerima.
Ia minta pemeriksaan dilakukan menyeluruh ke semua pejabat pemkot yang bertugas dalam proses administrasi beasiswa, karena diduga ada pemalsuan data.
Pemalsuan yang ia temui, mahasiswa meninggikan penghasilan orang tua, agar bisa diterima di sekolah negeri melalui jalur mandiri, lalu membebankan ke beasiswa Pemuda Tangguh.
Dugaan kecurangan berikutnya, ada pihak yang meloloskan, padahal seharusnya beasiswa hanya menyasar mahasiswa berprestasi non mandiri dan kurang mampu.
“Saya minta ini, saya suruh periksa. Semuanya, mulai pejabatnya yang memasukkan data, periksa semua. Berarti artinya Ini ada pemalsuan data di situ,” ungkapnya, Kamis (22/1/2026) saat diwawancarai di Balai Kota Surabaya.
BACA JUGA: Eri Cahyadi Sebut Pemangkasan Beasiswa Pemuda Tangguh Karena Banyak Anak Pejabat
Pemeriksaan ini penting, lanjutnya, untuk mengembalikan peruntukan beasiswa hanya bagi mahasiswa tidak mampu.
“Tapi memang beasiswa itu adalah prestasi tapi prestasinya kan harus dilihat. Bukan prestasi yang melalui jalur mandiri yang nilainya tinggi,” imbuhnya.
Soal temuan banyak anak pejabat yang lolos mendapat beasiswa, Eri memastikan bantuan akan dihentikan.
“Ada anak pejabat BUMN, ada di Surabaya anak pejabat pemkot (Surabaya), pejabat provinsi (Jatim) dia bisa lolos karena masuk jalur ini,” ungkapnya.
Selama ini, diduga mereka menyalahgunakan kesempatan dengan ingin memperoleh stigma mahasiswa berprestasi dan diterima di perguruan tinggi negeri.
“Tapi jalur mandiri (yang UKT-nya) Rp15.000.000 per semester. Terus anak orang kaya, (dapat uang saku) Rp700.000 per bulan. Habis uang pemkot ini,” paparnya lagi.
Akibatnya, kuota penerima beasiswa anak tidak mampu terambil oleh mereka yang mampu.
Diketahui, pernyataan Eri menanggapi berita sebelumnya soal temuan banyak anak pejabat menerima beasiswa Pemuda Tangguh sehingga pemkot memangkas jumlah bantuan yang semua total menjadi Rp2,5 juta per 2 semester.
Berita yang diunggah di suarasurabaya.net dan akun sosial media Suara Surabaya Media itu menuai komentar netizen yang mempertanyakan skrinning pemkot sehingga anak pejabat yang bukan sasaran bisa lolos.(lta/ham)


:strip_icc()/kly-media-production/medias/5481102/original/041910200_1769076850-Puan..jpeg)

