Melalui kampanye global “Bring Them Back”, Venezuela akan menggelar aksi internasional setiap tanggal 3 guna menuntut pembebasan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Duta Besar Republik Bolivarian Venezuela untuk Indonesia, Enrique Antonio Acuña Mendoza, mengatakan penetapan tanggal tersebut merujuk pada peristiwa 3 Januari, saat Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores disebut ditangkap di kediaman mereka di Karakas oleh komando militer Amerika Serikat.
“Pada 3 Januari, beberapa militer dari Amerika Serikat masuk ke wilayah Venezuela dan masuk ke tempat tinggal Presiden dan Ibu Negara, Cilia Flores, di mana akhirnya terjadi penangkapan atau penculikan dari keduanya,” ujar Enrique dalam Pertemuan Solidaritas yang diadakan di Kedutaan Besar Venezuela, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
Ia menjelaskan, sejak peristiwa tersebut, pemerintah Venezuela bersama berbagai kelompok solidaritas internasional melakukan konsolidasi aksi untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
“Setelah adanya demonstrasi, video conference, dan semua kegiatan-kegiatan yang menunjukkan apa yang terjadi di Venezuela agar dunia itu tahu. Kemarin tanggal 16 Januari diadakan pertemuan untuk mengumpulkan jaringan dari ahli hukum untuk membicarakan tentang situasi yang terjadi di Venezuela” katanya.
Enrique menegaskan, penetapan aksi setiap tanggal 3 bertujuan membangun kesadaran global yang berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat.
Oleh karena itu, pemerintah Venezuela secara aktif melibatkan media, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Jadi makanya penting untuk teman-teman dari media hadir di sini, karena kami sebenarnya tujuannya adalah bisa dipublikasikannya dalam bentuk artikel atau dalam bentuk apa pun ya, agar bisa dilihat oleh banyak orang sehingga terjadi penyebaran informasi mengenai penelitian-penelitian ini atau investigasi-investigasi ini yang memuatkan argumen Venezuela,” ujarnya.
Dalam kampanye “Bring Them Back”, Venezuela juga mengoordinasikan pembentukan jaringan ahli hukum internasional untuk mengkaji kasus tersebut dari perspektif hukum dan politik.
"Bagian dari aktivitas yang kami koordinasikan adalah melakukan pertemuan dengan grup dari fakultas hukum dan politik melalui debat di universitas,” kata Enrique.
Ia berharap hasil kajian akademik tersebut dapat disebarluaskan secara luas melalui platform digital dan media sosial.
“Kami ingin penelitian tersebut disebarkan melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Semua informasi ini akan dikanalisasi menjadi satu dalam sebuah jaringan ahli hukum,” tuturnya.
Selain kajian akademik, kampanye ini juga diisi dengan berbagai aksi solidaritas, salah satunya melalui pengiriman kartu pos dan karya gambar kepada Presiden Maduro.
"Salah satu aktivitas yang telah dimulai dan memiliki dampak internasional besar adalah gerakan solidaritas melalui kartu pos,” ujar Enrique.
Ia menambahkan, seluruh aktivitas solidaritas dari berbagai negara akan dihimpun dan disampaikan langsung ke Venezuela.
“Semuanya akan dikanalisasi untuk dikirim ke Venezuela, dan akan dipublikasikan melalui media sosial agar dunia tahu bahwa dukungan ini datang dari berbagai negara,” katanya.
Ke depan, pemerintah Venezuela akan terus menggelar pertemuan rutin dan konferensi video mingguan sebagai bagian dari konsolidasi kampanye.
“Konferensi ini diadakan setiap hari Jumat sebagai bentuk laporan dari aktivitas yang dilakukan selama seminggu,” ujar Enrique.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar tekanan internasional yang dibangun melalui kampanye tersebut dapat mempercepat pembebasan Presiden Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores.
“Tujuan utama kami adalah kepulangan Presiden Nicolás Maduro ke Venezuela,” pungkasnya.
