Penulis: Sumali
TVRINews, Bojonegoro
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengajak masyarakat terlibat aktif mengawasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.
Penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa dinilai krusial agar negara hadir memberi perlindungan sosial sesuai kebutuhan warga. Hal tersebut disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri sosialisasi DTSEN bersama pilar-pilar sosial, camat, dan kepala desa di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Rabu, 21 Januari 2026.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan kualitas data sosial ekonomi sangat bergantung pada ketelitian proses pendataan di desa sebagai titik awal penetapan kebijakan nasional.
“RT, RW, kepala desa, dan pendamping sosial memiliki peran kunci. Jika pendataan di desa akurat, maka kebijakan di tingkat pusat juga akan tepat,” ujarnya.
Gus Ipul menuturkan DTSEN menjadi pondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial. Sinergi lintas unsur serta keaktifan masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi pemutakhiran DTSEN agar sesuai kondisi nyata, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga perancangan program pemberdayaan masyarakat.
"Pemutakhiran data akan dilakukan secara terus-menerus, dimutakhirkan 3 bulan sekali. Bisa jadi ada yang ditriwulan pertama dapat bantuan dan mungkin untuk selanjutnya tidak dapat. Ini akan berjalan dinamis, sesuai kondisi nyata yang ada di masyarakat," tambah Gus Iful.
Ia menjelaskan DTSEN memuat pemeringkatan desil satu hingga desil sepuluh sebagai dasar penyasaran program. Data tersebut tidak bersifat statis karena dilakukan pemutakhiran berkala setiap tiga bulan dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut Gus Ipul, sebelumnya data kependudukan cenderung tidak berubah selama setahun. Saat ini, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan sehingga kepala daerah memiliki peran strategis untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama seluruh unsur terkait.
Meski pemutakhiran dilakukan secara bersama, data dinilai masih memerlukan peningkatan akurasi dan transparansi. Kontribusi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan validitas data sosial ekonomi.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara bagi warga yang paling membutuhkan serta memastikan program perlindungan sosial berjalan adil dan berkelanjutan.
Editor: Redaktur TVRINews
