REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah organisasi yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, keanggotaan dalam organisasi tersebut bertujuan untuk mendorong penghentian kekerasan, melindungi warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, khususnya yang berada di Jalur Gaza.
“Tujuan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Mulachela, dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (22/1/2026).
- Redmi Buds 8 Lite Dirilis, Audio Diklaim Lebih Jernih dan Baterai Tahan Lama
- KDM akan Hijaukan 200 Hektare Gunung Ciremai yang Gundul Bertahun-tahun
- Abbas ke Putin: Israel adalah Dalang Kehancuran Gaza
Menurut dia, Dewan Perdamaian merupakan mekanisme-sementara yang dibentuk untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan Israel atas penduduk Palestina. Di samping itu, tujuannya ialah melindungi warga sipil di Jalur Gaza.
Ia menambahkan, keanggotaan RI didorong oleh komitmen untuk mendukung proses perdamaian. Hal ini dianggap sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2803.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Setidaknya sejak September 2025, Trump sudah mengumumkan pembentukan apa yang disebutnya "Dewan Perdamaian Gaza."
Harus bayar?
Mengutip rancangan piagam Board of Peace, Bloomberg melaporkan bahwa negara-negara selain AS diminta membayar lebih dari satu miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun. Dengan membayar, demikian laporan media ini, sebuah negara dapat memperoleh kursi permanen di dewan tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Nabyl mengatakan, sejauh ini tidak ada pembahasan mengenai kewajiban pembayaran untuk keanggotaan Board of Peace, baik permanen maupun yang tiga tahunan.
“Keanggotaan tidak mengharuskan pembayaran, terutama bagi yang tidak permanen,” ucap Jubir Kemlu RI.
Ia menegaskan, alasan utama Indonesia bergabung adalah untuk mendukung proses perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Hal ini pun dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang konsisten membela kemerdekaan Palestina dan solusi dua-negara (two-state solution), berdasarkan hukum internasional serta resolusi PBB.
Pada hari ini, di Davos, Swiss, Trump turut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian. Dalam kesempatan itu, Trump didampingi antara lain Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sejak awal diwacanakan, “Dewan Perdamaian” ini sudah menjadi kontroversial, terutama dalam kaitannya dengan Jalur Gaza, Palestina. Trump dalam berbagai pernyataan mengeklaim, Dewan Perdamaian dibentuk sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang setelah gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Meski demikian, versi rancangan piagam tersebut mengungkapkan bahwa mandatnya jauh melampaui Gaza. Akan ada kewenangan kepada badan tersebut untuk campur tangan dalam konflik global. Washington disebut-sebut tetap memegang kendali penuh atas keanggotaan dan persetujuan akhir. Keanggotaan permanen dilaporkan harus membayar biaya setidaknya 1 miliar dolar AS, dengan pengecualian bagi negara bagian yang memberikan kontribusi keuangan dimuka yang lebih besar. Dalam pidatonya yang berdurasi hampir 20 menit di Davos, Trump mengeklaim bahwa pemerintahannya telah “mempertahankan gencatan senjata di Gaza,” memberikan “bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang mencapai rekor tertinggi,” dan bahwa warga Palestina di Gaza tidak lagi kelaparan.
