Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tekad untuk terus memberantas korupsi. Tekad itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan keynote speech dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) malam WIB.
"Seperti yang saya janjikan, saya akan menghadapi dan telah menghadapi korupsi. Secara langsung, tegas, dan terbuka. Seperti halnya seseorang yang menderita penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita," ujarnya.
"Kita bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan," lanjutnya.
Prabowo lantas bercerita pada awal pemerintahannya, pemerintah membongkar korupsi tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Tidak hanya itu, pemerintah juga membongkar praktik ilegal di sektor lain.
"Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Sungguh menakjubkan. Saya menyebut ini bukan usaha bebas. Saya menyebut ini bukan pasar bebas," ungkap Prabowo.
"Saya menyebutnya ekonomi keserakahan (greedynomics) secara terbuka, ekonomi keserakahan, ekonomi praktik rakus. Mungkin di banyak negara, pernah ada periode seperti ini, periode para baron perampok. Saya telah menyita 4 juta hektare," kata Prabowo.
Lebih lanjut, kepala negara mengungkapkan baru saja mencabut izin 28 perusahaan pemicu bencana Sumatra dengan total lahan lebih dari 1,01 juta hektare. Pencabutan itu lantaran mereka membangun perkebunan di hutan lindung.
"Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha serakah ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah Indonesia," ujar Prabowo.
Ia pun mengaku mendapat laporan bahwa beberapa orang ini mengatakan tidak ada pejabat pemerintah yang tidak dapat dibeli. Prabowo pun menantang mereka untuk membayar pejabat pemerintahan saya.
"Mereka akan menemukan kejutan besar. Dikombinasikan dengan 4 juta hektare perkebunan ilegal yang telah disita, kita sebenarnya telah melakukan upaya penegakan hukum hutan yang paling berani dan paling menantang dalam sejarah Indonesia," katanya.
(miq/miq)
