Green Financing, BI: Risiko Perubahan Iklim Berpotensi Dorong Inflasi

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai perubahan iklim berpotensi menjadi sumber tekanan inflasi dan risiko serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Dampak bencana alam yang sering terjadi dinilai dapat mengganggu sektor produksi hingga distribusi, sehingga mendorong kenaikan harga. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Kurniawan Agung dalam Diskusi Panel Sesi 3 Green Financing pada Metro TV Green Summit 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Kurniawan menjelaskan, posisi geografis Indonesia sebagai negara maritim membuat risiko perubahan iklim menjadi lebih tinggi dibandingkan negara lain. Risiko tersebut tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional, baik dari sisi risiko fisik maupun risiko transisi.

“Kenapa BI concern dengan keuangan berkelanjutan ini? Yang pertama memang karena negara kita ini negara maritim, dimana berdasarkan hasil penelitian berbagai institusi termasuk juga Bappenas, negara maritim itu memiliki resiko terhadap perubahan iklim yang lebih tinggi. Dan itu kaitannya juga ada resiko fisik dan resiko transisi," kata Kurniawan.

Kurniawan mengungkapkan, risiko fisik perubahan iklim telah nyata dirasakan melalui berbagai bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Dampak bencana tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor pertanian dan perikanan, yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional. 

Menurut dia, gangguan produksi dan distribusi tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan harga di tingkat konsumen.

“Tentunya bencana alam ini menyebabkan adanya dampak kepada sektor kepertanian. Mengganggu pertanian, mengganggu perikanan, juga menaikkan biaya distribusi, dan tentunya ujungnya adalah peningkatan harga.” ungkap Kurniawan.

Metro TV Green Summit 2026. Foto: Metro TV.

Selain risiko fisik, BI menyoroti risiko transisi yang dapat muncul apabila peralihan menuju ekonomi hijau dilakukan secara rigid. Transisi yang tidak terkelola dinilai berpotensi menimbulkan aset terbengkalai (stranded asset), meningkatkan biaya pembiayaan, serta menurunkan minat lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit.

Untuk itu, BI mendorong penerapan green financing secara bertahap melalui berbagai kebijakan, termasuk insentif likuiditas makroprudensial. Sehingga, transisi menuju ekonomi rendah karbon dapat berjalan seimbang tanpa mengganggu stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.