Jakarta: Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan, transisi menuju energi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang kian membebani ekonomi dan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng dalam Diskusi Panel Sesi 2 Green Energy, Metro TV Green Summit 2026, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026. “Pilihan ini (transisi energi) bukan pilihan adalah sebuah keharusan bahwa kita harus masuk ke green energy akhirnya," kata Sugeng.
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, produksi minyak nasional belum mampu menutup kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga saat ini. Kondisi tersebut memaksa Indonesia terus bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak langsung pada beban fiskal dan ketahanan energi nasional.
Menurut Sugeng, capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia masih tertinggal dari target yang ditetapkan pemerintah. Pada 2025, target EBT sebesar 17–20 persen belum tercapai sepenuhnya.
Baca Juga :
Green Financing, BI: Risiko Perubahan Iklim Berpotensi Dorong Inflasi"Kenapa demikian? Karena apa? energi fosil yang hari ini masih menjadi tulang punggung kita, baik di sektor kelistrikan maupun di transportasi itu masih mengandalkan fosil," ungkap Sugeng.
Eks Ketua Komisi VII DPR itu memaparkan, produksi minyak mentah nasional saat ini hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Di sisi lain, konsumsi BBM domestik telah mencapai sekitar 1,62 juta barel per hari.
Selisih antara produksi dan konsumsi tersebut seluruhnya ditutup melalui impor. Kondisi ini menjadi masalah serius bagi perekonomian nasional karena impor energi terus menguras anggaran negara, termasuk melalui skema subsidi.
“Artinya apa? Terjadi defisit minyak setiap hari kurang lebih 1.020.000 barrel per hari dan itu adalah impor. Nah ini masalah ekonomi.” sebut Sugeng.
Metro TV Green Summit. Foto: Metro TV.
Sugeng menjelaskan, ketergantungan pada energi fosil juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Selain itu, dominasi batu bara dan BBM beroktan rendah menyebabkan tingginya emisi dan polusi udara, terutama di kawasan perkotaan.
Ia menambahkan, meski Indonesia memiliki cadangan batu bara besar, kualitas kalori yang rendah dan dampak lingkungannya menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah pun telah berkomitmen menurunkan emisi melalui Paris Agreement dan target Nationally Determined Contribution (NDC).
Di sisi lain, transisi energi harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Sebab, energi fosil masih menjadi urat nadi perekonomian nasional
Indonesia menargetkan peningkatan bauran energi baru terbarukan sebagai bagian dari komitmen penurunan emisi dan transisi menuju ekonomi hijau. Namun, hingga kini bauran EBT masih belum optimal, sementara konsumsi energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Ketergantungan pada impor BBM dan LPG juga masih tinggi, menyebabkan beban subsidi energi membengkak setiap tahun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan DPR mempercepat kebijakan transisi energi, termasuk pengembangan EBT dan efisiensi energi.



