Pendiri Binance, Changpeng Zhao mengungkapkan bahwa dirinya tengah berdiskusi dengan sekitar selusin pemerintah mengenai rencana tokenisasi aset negara. Pernyataan tersebut disampaikan Zhao di World Economic Forum (WEF).
Zhao menjelaskan bahwa tokenisasi dapat memungkinkan pemerintah menghimpun dana dengan menawarkan sebagian kecil aset milik negara kepada publik atau investor. Skema ini dinilai serupa dengan penjualan saham perusahaan minyak atau telekomunikasi milik negara yang pernah dilakukan sejumlah negara.
Baca Juga: Perketat Aturan Stablecoin dan Kripto, Dubai Larang Privacy Token di DIFC
Tokenisasi merupakan proses mengubah aset dunia nyata, seperti properti, infrastruktur atau komoditas menjadi token berbasis blockchain yang dapat diperdagangkan dan dimiliki secara fraksional.
“Dengan cara ini, pemerintah dapat merealisasikan keuntungan finansial lebih awal dan menggunakannya untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut,” kata Zhao, dilansir Jumat (23/1).
Sebelumnya, Zhao juga menyebut pernah menjalin komunikasi dengan beberapa pemerintah seperti Pakistan, Malaysia, dan Kyrgyzstan.
Selain membahas tokenisasi, ia menyinggung perkembangan sistem pembayaran kripto yang semakin menyatu dengan metode pembayaran tradisional. Ia juga menyatakan bahwa mata uang kripto berpotensi menjadi alat pembayaran utama bagi agen kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Baca Juga: Bernstein: Tahun Ini Menjadi Awal Supercycle Tokenisasi, Stablecoin dan Kripto
Menurut Zhao, ketika agen akal imitasi melakukan transaksi atas nama pengguna di masa depan, pembayaran tersebut kemungkinan besar akan menggunakan mata uang kripto.
