REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia tengah berupaya mendukung kemandirian alutsista dalam negeri guna memperkuat kebutuhan TNI. Hal ini dinilai penting oleh Khairul Fahmi, pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), agar pengadaan alutsista tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional.
Menurut Fahmi, pemerintah mendorong agar industri pertahanan, baik BUMN maupun swasta, tidak hanya berfungsi sebagai perakit. Kebijakan diarahkan untuk menguasai teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat rantai pasok dalam negeri secara bertahap dan berkelanjutan.
Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri adalah memastikan kemandirian tidak berhenti pada tingkat perakitan. Ini sesuai dengan UU Industri Pertahanan yang mengamanatkan penguasaan teknologi dan peningkatan SDM sebagai tujuan jangka panjang.
Dari segi fiskal, Fahmi menilai bahwa pembiayaan industri pertahanan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN. Anggaran pertahanan juga harus mencakup pemeliharaan alutsista dan belanja rutin lainnya. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong skema pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama dengan bank nasional dan bank BUMN untuk mendukung proyek industri pertahanan.
Secara terpisah, Zaenal, Direktur Teknik PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), menekankan pentingnya kemandirian industri pertahanan untuk menghindari risiko ketergantungan pada pemasok asing. Hal ini dapat mengurangi potensi embargo dan gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia secara diplomatis.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5481997/original/063818900_1769153715-IMG_6014.jpeg)
