jpnn.com, BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti tragedi maut di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Terlebih, sebanyak 11 penambang dilaporkan tewas setelah terpapar asap yang mengandung gas karbon monoksida (CO) di dalam lubang tambang.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Bongkar 9 BUMN Ini Utang Rp3,7 Triliun ke Bank BJB
Menurutnya, tingginya risiko kecelakaan tambang di Bogor bukanlah hal baru, baik di tambang legal maupun ilegal.
"Saya sudah menyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat tambang, baik yang legal maupun ilegal," kata Dedi di Bandung, Kamis (22/1).
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Siap Umumkan Hasil Kajian Tambang Bogor
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya soal pengawasan atau penertiban tambang, melainkan ketergantungan masyarakat terhadap sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian meski risikonya sangat tinggi.
"Problem utamanya itu kan masyarakat juga kekeuh ingin bekerja pada sektor itu," ungkapnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Evaluasi Izin Tambang di Gunung Ciremai
Dedi mengajak publik melihat tragedi ini dari sisi kemanusiaan.
Dia menyebut para penambang yang meninggal bukan sekadar korban kecelakaan kerja, melainkan sosok yang mempertaruhkan nyawa demi menghidupi keluarga.
"Saya katakan dari sisi personal, yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupinya," tuturnya.
Karena itu, Dedi menilai pendekatan penanganan tambang tidak bisa berhenti pada penutupan lokasi semata.
Pemerintah, menurutnya, harus segera menyiapkan jalan keluar agar generasi berikutnya tidak terus terjebak dalam lingkaran pekerjaan berisiko tinggi.
"Sehingga kita harus mendorong agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain," ujarnya.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Bogor sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah tersebut dinilai cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dari sektor informal seperti tambang.
"Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik, nah link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini," tegasnya.
Dedi mengungkapkan, gagasan tersebut sudah dia sampaikan langsung kepada Bupati Bogor.
Dia bahkan menawarkan skema alternatif bagi para penambang yang terdampak penutupan kawasan tambang agar dapat beralih ke pekerjaan lain.
"Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini. Kan saya sudah memberikan tawaran," ucapnya.
Menurut Dedi, para penambang yang sudah berusia lanjut bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih aman dan memiliki kepastian kerja.
"Sudah deh, yang tua-tuanya ini menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja," katanya.
Namun, upaya tersebut diakui tidak mudah. Salah satu hambatan terbesar adalah sulitnya melakukan pendataan karena hampir semua pihak di lapangan saling terlibat dalam aktivitas tambang.
"Tapi kan untuk membangun datanya aja susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kami minta data-data pada A, A-nya pemain. Gitu loh. Kan susah," ungkapnya.
Saat ini, Dedi menegaskan pemerintah provinsi terus mencari solusi agar persoalan pertambangan yang semrawut di Bogor dapat dituntaskan secara menyeluruh.
"Nah, ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut-marutnya selesai," harapnya.(mcr27/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Libur Nataru 2025/2026, Pelni Layani 542.339 Penumpang
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
