Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa di pemerintahannya, sudah berhasil menutup sebanyak 1.000-an tambang ilegal di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan di World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Pada momen ini, mulanya Prabowo membahas mengenai 'greedinomics' atau menurutnya tentang ekonomi keserakahan, ekonomi dengan praktik-praktik yang rakus. Atas hal itu, ia tak segan mentita atau mencabut izin usaha 28 perusahaan dengan total luas lahan mencapai 1,01 juta hektare.
"Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum," tegas Prabowo di WEF Davos, dikutip Jumat (23/1/2026).
Bagi Prabowo, tindakan melanggar hukum di Indonesia bentuk ketidakhormatan atas kedaulatan pemerintah Indonesia, atau merasa bisa membeli semua pejabat Indonesia.
Namun sayangnya, kata Prabowo, tidak dengan pemerintahannya. Alhasil, para pelanggar hukum tersebut menemukan kejutan besar. "Kita sebenarnya telah melaksanakan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia," tegas Prabowo.
Yang tak bisa dilewati, pemerintahan Presiden Prabowo juga sudah menutup sebanyak 1.000 tambang ilegal. "Kami telah menutup hingga saat ini 1.000 tambang ilegal. Namun, staf saya, rakyat saya melaporkan kepada saya, Pak, bahwa setidaknya ada 1.000 atau lebih lagi. Bisa jadi ada hingga 666 perusahaan yang melanggar hukum,"
"Jadi saya katakan, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan kembali," tandas Prabowo.
(pgr/pgr)
