Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat dengan menyatukannya ke dalam satu sistem super holding mulai pekan depan.
Kebijakan tersebut bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas nyata.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk memutus tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran direksi maupun komisaris perusahaan daerah.
Dedi Mulyadi menyampaikan rencana tersebut dalam diskusi terkait Danantara di Bandung pada Kamis.
Dedi menegaskan seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu entitas, kecuali Bank Jabar Banten.
“Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan konsep super holding BUMD Jawa Barat mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang diterapkan di tingkat nasional.
Menurut Dedi, konsolidasi merupakan satu-satunya cara menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun.
Aset tersebut dinilai selama ini tidak memberikan keuntungan nyata bagi kas daerah.
Dalam keterangannya, Dedi mengungkap praktik inefisiensi berupa skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Nilai sewa mobil listrik tersebut mencapai Rp350 juta per unit per tahun.
Dedi menyebut total biaya yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp11 miliar dalam satu tahun.
“Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari,” tegas Dedi.
Dedi juga menyindir pimpinan perusahaan daerah yang berlatar belakang pendidikan tinggi namun dinilai gagal mengelola risiko keuangan.
Ia merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu.
“Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol,” kata Dedi.
Poin krusial dalam perombakan BUMD ini adalah komitmen menjauhkan perusahaan daerah dari intervensi politik.
Dedi menegaskan jabatan direksi dan komisaris tidak akan dijadikan tempat penampungan tim sukses pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, pimpinan BUMD harus dipilih berdasarkan profesionalisme dan netralitas.
Orientasi pengelolaan BUMD ditegaskan harus berfokus pada aspek finansial, bukan politik.
Melalui sistem super holding, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah dan transparan.
Super holding tersebut juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi ekonomi daerah.
Tujuan akhirnya adalah memberikan kontribusi nyata bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat.
“Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu,” ujar Dedi.
