JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi serta praktik bisnis rakus yang merusak kedaulatan negara. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Dalam forum tersebut, Prabowo secara terbuka menantang oknum pebisnis yang masih beranggapan pejabat negara dapat disuap.
“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, dalam tahun pertama pemerintahannya, Indonesia telah melakukan langkah penegakan hukum yang paling berani dan tegas dalam sejarah nasional.
Pemerintah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.
Ia menilai praktik tersebut bukan bagian dari pasar bebas, melainkan sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan—sebuah sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, serta kepentingan rakyat.
“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo.
Selain penyitaan lahan ilegal, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Keputusan itu diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.
Prabowo menambahkan hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lainnya, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia.
“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” tutur Prabowo.
Original Article
