Tiru Danantara, Dedi Mulyadi Akan Pangkas Puluhan BUMD Jabar Jadi Satu Super Holding

Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan rencana perombakan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat dengan mengonsolidasikannya ke dalam satu sistem super holding yang akan mulai dijalankan pekan depan.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengakhiri keberadaan BUMD yang hanya berstatus administratif tanpa kegiatan usaha nyata, sekaligus memutus pola lama penempatan tim sukses kepala daerah dalam struktur direksi dan komisaris perusahaan daerah.

"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang," ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis, 22 Januari 2026.

Menurut Dedi, model konsolidasi tersebut mengadopsi pendekatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan di tingkat nasional. Ia menilai penggabungan menjadi satu holding merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai sekitar Rp4 triliun yang selama ini dinilai tidak memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.

Dalam penjelasannya, Dedi mengungkap salah satu contoh praktik inefisiensi yang ia temukan, yakni penyewaan mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan biaya mencapai Rp350 juta per unit per tahun.

“Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari,” ucap Dedi.

Ia juga menyinggung lemahnya pengelolaan risiko di sejumlah perusahaan daerah, meskipun dipimpin oleh figur dengan latar belakang pendidikan tinggi. Dedi mengaitkan hal itu dengan potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang sempat mengancam Bank Jabar pada masa lalu.

“Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol,” ujarnya.

Aspek utama dari restrukturisasi ini, kata Dedi, adalah upaya menjauhkan BUMD dari kepentingan politik praktis. Ia menegaskan tidak akan menjadikan jabatan direksi maupun komisaris sebagai ruang kompromi politik bagi tim suksesnya.