JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan,keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) merupakan bukti pengakuan dunia terhadap peran Indonesia.
Sugiono menegaskan, pengakuan itu dalam bentuk diplomasi, kedudukan, serta pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya konflik di Gaza antara Palestina dan Israel.
“Kehadiran kita di dalamnya tentu saja merupakan suatu bentuk pengakuan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia, kemudian terhadap posisi Indonesia, serta pandangan-pandangan Indonesia,” kata Sugiono dikutip dari unggahan Instagram Kementerian Luar Negeri, Jumat (23/1/2026).
Sementara, fokus Indonesia di dalam BOP ini adalah mencapai kemerdekaan Palestina.
Baca juga: Menlu Sugiono Jelaskan Fungsi Dewan Perdamaian Bentukan Trump untuk Gaza
Sugiono mengungkapkan, Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, ini memiliki sejumlah fungsi.
Fungsi tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah BOP resmi berdiri usai penandatanganan piagam perdamaian oleh para pemimpin negara di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat.
“Board of Peace sendiri berfungsi untuk mengawasi administrasi, kemudian stabilisasi keamanan, dan juga rekonstruksi serta rehabilitasi Gaza,” kata Sugiono.
Selain itu, Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace juga berperan sebagai badan yang mengawasi pemerintahan transisi di Palestina yang terdiri dari unsur teknokrat dan bertugas menjalankan fungsi-fungsi administrasi di Gaza.
“Partisipasi Indonesia, seperti kita ketahui bersama di Board of Peace ini, merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan juga konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan juga dalam waktu yang dekat ini menyelesaikan konflik yang terjadi di Gaza,” jelas dia.
Baca juga: Untung Rugi Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump
Indonesia gabung Dewan PerdamaianSebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) lewat media sosial X mengumumkan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump.
Kemlu mengatakan, Indonesia dan negara-negara Kawasan Timur Tengah lainnya menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut.
"Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," tulis Kemenlu dalam unggahan media sosial X, Kamis pagi.
Baca juga: Indonesia di Pusaran Misi Damai Gaza: Mengapa Gabung Dewan Perdamaian Buatan Trump?
Setelahnya, Indonesia dan negara lainnya menandatangani dokumen bergabung dengan Dewan Perdamaian, sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara.
Para menteri negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump.
Selain itu, para menteri juga menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana dimuat dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Sebagai informasi, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menginisiasi pembentukan Dewan Perdamaian, organisasi internasional yang bertujuan menyelesaikan berbagai konflik global.
Baca juga: Di WEF 2026, Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Akan Kejutkan Dunia
Meski awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza, piagam tersebut menunjukkan bahwa peran Dewan Perdamaian tidak terbatas hanya pada wilayah Palestina, melainkan mencakup daerah-daerah lain yang terdampak konflik.
Dewan eksekutif organisasi ini akan dipimpin oleh Trump dengan beranggotakan tujuh tokoh penting, yakni mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.
Kemudian, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
