Bisnis.com, SURABAYA—DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot setempat menangani sampai dengan baik sehingga tidak menjadi permasalahan perkotaan, seperti mengganggu estetika dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta menjadi sumber penularan penyakit.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, berharap agar penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Surabaya harus menjamin kenyamanan warga kota. Tidak boleh ada penumpukan sampah di mana pun.
"Tidak hanya bikin bau, jorok, dan mengundang penyakit. Menggangu estetika kota dan bikin tidak nyaman warga Surabaya. Jangan sampai ada penumpukan sampah," tegasnya, Jumat (23/1/2026).
Pengelolaan sampah yang tidak serius akan menimbulkan masalah pada masyarakat urban. Penanganan yang tidak profesional akan melahirkan problematika kota. Mengusik kenyamanan warga.
Apa pun kondisinya, Surabaya harus terhindar dari masalah sampah. Dia percaya dengan langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penanganan sampah selama ini.
Saat ini ada sekitar 1.600 ton sampah yang dibuang warga Surabaya per hari. Baik sampah organik maupun anorganik dan plastik. Sampah-sampah ini dihasilkan dari sampah rumah tangga, tempat usaha, hingga industri.
Baca Juga
- Wali Kota Pekanbaru Diundang ke Jepang Pelajari Pengelolaan Sampah
- Danantara Detailkan Jadwal Proyek Sampah jadi Listrik, 4 Wilayah Dimulai Maret-Juni 2026
- Menteri LH Minta Insinerator Sampah di Bandung yang Langgar Baku Mutu Dihentikan
Dia mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus melakukan optimalisasi pengelolaan sampah. Bagi warga Surabaya, tahunya lingkungan mereka bersih dari tumpukan sampah dan tidak bau.
Warga Surabaya juga menghendaki tidak ada penumpukan sampah di wilayah mereka. Baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Apalagi di sudut wilayah Surabaya.
Termasuk pengembang perumahan juga harus sadar akan pengelolaan sampah di wilayahnya. Begitu juga setiap kampung, seluruh warga harus bersama-sama membuat kesepakatan dalam pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS
"Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal," lanjutnya.
Pimpinan DPRD Surabaya mendorong agar warga masyarakat di setiap kampung juga mengambil peran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebab petugas DLH tidak akan menjangkau perkampungan.
Jika ada petugas pemungut sampah dengan gerobak di setiap kampung harus dirembug bersama. Terutama terkait biaya yang harus disokong bersama. Pemkot harus mendukung sarana prasarana pengelolaan sampah tingkat kampung.
"Pemkot Surabaya harus konsisten memberikan bantuan seperti tong sampah, gerobak, hingga sarana penunjang lainnya demi kebersihan kampung," kata Laila.
Pimpinan DPRD dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar DLH tertib dan rutin dalam pengangkutan sampah di TPS. Alurnya selama ini, sampah rumah tangga dari kampung diangkut oleh petugas mandiri.
Mereka mengangkut semua sampah dari perkampungan maupun perumahan ke TPS. Baru setelah di TPS ini, petugas DLH bersama armada truk mengangkut dan membawanya ke tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo.
Dia juga mendesak agar ada batas waktu semua sampah harus terangkut dari TPS sebelum pukul 07.00. Sebab itu waktunya antar sekolah dan masuk kerja.
Laila juga mendesak agar DLH mengoperasikan armada pengangkut truk modern. Kota Metropolitan sekelas Surabaya sudah bukan waktunya tetap mengoperasikan truk sampah lendir.
Armada pengangkut sampah harus optimal. Sebab kadang masih ada truk sampah yang hanya ditutup terpal. Harus dilakukan perbaikan manajemen.
Laila Mufidah mengapresiasi langkah maju Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi alternatif. Surabaya sudah memiliki TPS RDF (Refuse Derived Fuel).
Hasil dari pengeringan sampah di TPS RDF ini bisa menghasilkan bahan bakar alternatif untuk industri. Saat ini, tengah dilakukan koordinasi dengan industri Semen Gresik.
TPS RDF itu berlokasi di TPS 3R (Reduce Reuse Recycle) di Tambak Osowilangun. Laila akan mengawalnya hingga benar-benar terealisasi. Pemkot bersama DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp 30 miliar untuk dioperasikannya TPS RDF.
"Kami mendukung upaya Pemkot Surabaya untuk mengatasi problematika kota soal sampah. Apalagi saat ini tengah dijalankan program kampung zero waste. Kampung nol sampah di Surabaya," katanya.
Saat ini, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Surabaya antara 1.600 sampai 1.800 ton per hari. Pengelolaan sampah organik harus didorong lebih maksimal sehingga total sampah bisa tereduksi maksimal.
Diakui bahwa kampung zero waste yang tujuan utamanya pengurangan sampah di kota ini belum kuat pelaksanaannya. Begitu juga keberadaan bank sampah. Pengelolannya belum ter-manage dengan baik sehingga pemilahan tidak berjalan maksimal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dedik Irianto sebelumnya menyebut bahwa dalam pengelolaannya sampah organik sudah dipilah dan diolah. Sebab Surabaya saat ini mempunyai 27 rumah kompos.
"Selain rumah kompos, Surabaya juga punya 12 TPS 3R. Bahkan kami saat ini juga tengah mengembangkan TPS RDF (Refuse Derived Fuel) yang bisa jadi bahan bakar alternatif," katanya.
