Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Gedung DPD RI, Jakarta. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas pengembangan green village (desa hijau) di tengah tantangan perubahan iklim saat ini.
Sultan menyatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari visi pembangunan nasional yang menitikberatkan pembangunan dari desa, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim.
Sultan menjelaskan, konsep green village sejalan dengan gagasan green democracy yang tengah diusung DPD, mulai dari green parliament, green legislation, green economy dan green education.
“Nah, ini nyambung, nyambung antara ide gagasan kita dengan kerja-kerja yang memang sudah operasional di tingkat kementerian,” tutur Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1).
Menurutnya, desa memiliki potensi ekonomi besar yang bisa dikembangkan secara global, tapi harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi lingkungan.
“Jadi, ada potensi ekonomi di tingkat desa yang kita akan kapitalisasi, akan create sedemikian rupa. Bahkan akan go global, tapi di sisi lain kita juga harus berkontribusi dengan basis desa untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita tetap terjaga dengan baik,” jelasnya.
Terkait desa di kawasan hutan, Sultan menegaskan DPD RI akan mengambil posisi untuk mengawinkan program pembangunan desa dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Jadi, kita mau kawinkan antara program green democracy, ya, membangun demokrasi yang sehat, pro lingkungan, ya, pro-poor, pro rakyat miskin kan di tingkat bawah, dengan program kementerian yang memang secara operasional sudah berjalan,” tutur dia.
Yandri menyebut pertemuan tersebut untuk memperkuat program pembangunan desa berbasis keberlanjutan lingkungan.
“Bila dikaitkan dengan green village tadi, artinya, kolaborasi ini sangat menguntungkan desa-desa, menjawab banyak tantangan,” kata Yandri.
Menurutnya, konsep green village akan menjadi payung besar berbagai program desa yang selama ini telah berjalan, mulai dari desa ekspor, desa wisata, hingga desa tematik.
“Nah, bungkus besarnya itu memang green village. Maka insyaallah dalam waktu dekat, kami akan langsung mem-follow up ini untuk dilakukan kegiatan di tingkat desa,” ujarnya.
Yandri juga menegaskan isu perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan, ekonomi, hingga pengangguran di desa. Karena itu, program green village akan dijalankan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini bukan hanya isu Indonesia, tapi ini isu dunia. Isu lingkungan, isu ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya akan kita lakukan secara komprehensif dengan program green village ini. Kira-kira gitu,” kata Yandri.
Selain membahas desa hijau, pertemuan tersebut turut menyinggung persoalan ribuan desa yang berada di dalam atau beririsan dengan kawasan hutan. Yandri meminta dukungan DPD agar persoalan tersebut mendapat kepastian hukum dan tidak menghambat pembangunan desa.
Ia menilai persoalan tersebut menimbulkan berbagai dampak, mulai dari keterbatasan pembangunan hingga potensi kriminalisasi masyarakat desa.
“Ini tentu problemnya banyak, akibatnya banyak, maka ini perlu diselesaikan, sehingga nanti desa-desa dalam kawasan hutan itu bisa membangun, kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, tidak ada kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini negara harus hadir,” ucapnya.
