Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pinjaman daring (Pindar) kini semakin menjadi andalan keuangan bagi masyarakat, karena mudah diakses, mudah ditemukan, dan kecepatan layanan. Hal ini tercermin dari survei yang dilakukan Segara Research Institute pada Juni-Juli 2025, yang mengungkap saat mengalami defisit keuangan, mayoritas responden lebih memilih untuk meminjam ke keluarga (39,05%) atau meminjam ke Pinjaman Digital (Pindar) (29,37%). Sementara itu, lembaga keuangan formal seperti bank bukan pilihan yang populer (8,45%).
Dalam memilih sumber pembiayaan, mayoritas responden lebih mempertimbangkan kecepatan pencairan dana, di mana 73,5% responden memilih meminjam ke Pindar dikarenakan faktor tersebut. Adapun responden lain dengan pertimbangan kemudahan memilih untuk meminjam dari perusahaan tempat bekerja (62,5%), pegadaian (59,1%), dan rentenir (45,0%).
Aspek kecepatan dan kemudahan dianggap menjadi pertimbangan utama mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang mendesak di masyarakat. Alhasil, besarnya suku bunga atau biaya pinjaman yang ditanggung masyarakat tidak menjadi sesuatu yang penting.
Sementara itu, ketika mengalami defisit keuangan dan membutuhkan pembiayaan atau pinjaman, masyarakat dan pelaku UMKM lebih memilih untuk meminjam ke keluarga, Pindar, dan teman.
Dari segi wilayah, di pusat-pusat perekonomian seperti Jabodetabek dan Surabaya, Pindar menjadi pilihan sumber pinjaman utama. Masyarakat lebih memilih Pindar ketimbang bank dengan pertimbangan kecepatan pencairan uang dan persyaratan pinjaman yang lebih mudah.
Meskipun bunga Pindar dipersepsikan tinggi dan membebani, masyarakat tetap memilih Pindar dan sebagian besar menyatakan puas atas layanan Pindar. Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian, meskipun dipersepsikan berbunga rendah, tidak menjadi pilihan utama karena dianggap memiliki persyaratan yang tidak mudah.
Sayangnya, sebagian responden masih kurang mampu membedakan antara Pindar dan Pinjol. Hal ini pun memunculkan persepsi atau pandangan negatif terhadap Pindar. Padahal, pembiayaan digital atau Pindar memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.
Untuk itu, selain inklusi keuangan yang masif, literasi dan edukasi juga harus diperluas, sehingga ada peningkatan pemahaman kepada pembiayaan digital (Pindar). Upaya edukasi masyarakat dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma Pinjol harus terus ditingkatkan.
Menanggapi survei tersebut, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kuseryansyah mengapresiasi langkah Segara Research Institute yang telah melakukan riset empiris besar berbasis 2.119 responden di 20 kota. Riset ini sangat penting bagi regulator dan industri karena mengkonfirmasi realitas lapangan bahwa Pindar adalah sumber pembiayaan nomor 2 nasional, bahkan nomor 1 di Jabodetabek, Surabaya, dan Banten. Kecepatan dan kemudahan adalah faktor utama pinjaman, bukan bunga.
"AFPI mendukung riset berbasis data ini sebagai dasar identifikasi isu, penyempurnaan regulasi, dan rekayasa kebijakan untuk inklusi keuangan," ujar dia dalam Diskusi Terbatas Segara Research Institute di Jakarta..
Asal tahu saja, Pindar terbukti menjadi pilar akses keuangan baru. Hal ini tercermin dari 29,37% responden yang memilih Pindar, bahkan lebih dari 50% di provinsi besar. Bagi AFPI, data ini memvalidasi transformasi besar perilaku masyarakat yakni digital-first borrowing.
Menurut Kuseryansyah, kehadiran Pindar melengkapi ekosistem keuangan, bukan menggantikan perbankan dan koperasi. Dengan profil responden mayoritas umur 21-30 tahun dan pendapatan kurang dari Rp 5 juta, Pindar menjadi entry point ke layanan keuangan formal.
"Jika ingin menaikkan inklusi dari 75% menuju 90-100%, Pindar adalah jembatan paling realistis," kata dia.
Dia melanjutkan, bunga bukan faktor utama perilaku peminjam. Pasalnya, hanya 14,86% yang memilih pinjaman karena bunga rendah. Mayoritas responden lebih memilih kecepatan (35,16%) dan kemudahan (40,69%) untuk mengakses Pindar.
"Ini menjelaskan mengapa kebijakan pembatasan bunga tidak otomatis mendorong permintaan atau menurunkan NPL. AFPI menekankan bahwa pricing bukan satu-satunya variabel risiko; verifikasi, data, scoring, dan repayment behaviour jauh lebih menentukan," jelasnya.
Tak hanya itu, kelancaran pembayaran Pindar sangat tinggi yakni 96,85%. Temuan riset tersebut menyatakan bahwa hanya 3,15% peminjam Pindar yang macet.
Hasil ini menjadi bukti bahwa model digital lending dengan data dan teknologi mampu menghasilkan perilaku pembayaran yang sehat. Data tersebut juga memberi klarifikasi bahwa narasi "pinjaman online sama dengan gagal bayar masif" tidak benar dan perlu diluruskan lewat edukasi.
"Data membuktikan bahwa Pindar memiliki kualitas pembayaran sangat baik, bahkan sebanding atau lebih baik dari banyak multifinance tradisional," imbuh Kuseryansyah.
AFPI juga menanggapi minimnya pemahaman masyarakat soal Pindar dan pinjol ilegal. Akar masalah ini berkaitan dengan reputasi industri. AFPI sendiri telah menjalankan kampanye literasi nasional, pelabelan resmi anggota, serta official check website dan kanal edukasi. Di samping itu, tetap diperlukan kolaborasi nasional antara OJK, Komdigi, Polri, AFPI untuk edukasi kepada masyarakat terhadap perbedaan Pindar dan pinjol ilegal.
Lantas, secara umum AFPI memandang riset Segara Research Institute menjadi pengingat satu hal penting yakni masyarakat memilih Pindar bukan karena murah, melainkan karena relevan.
"Tugas kita adalah memastikan relevansi ini hadir tanpa risiko tersembunyi. Industri siap berkolaborasi penuh dengan OJK untuk membangun ekosistem pembiayaan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan," tandas dia.
(dpu/dpu)
