Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan signifikan pada tabungan nasabah dengan saldo di atas Rp 5 miliar. Lonjakan ini dinilai sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menyebut tabungan di atas Rp 5 miliar tumbuh hingga 22,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Tabungan di atas Rp 5 miliar ini juga tumbuh dan pertumbuhannya cukup tinggi. Itu 22,76 persen pertumbuhannya. Ini mungkin juga dikontribusi adanya penempatan dana SAL pemerintah itu mungkin persentasenya cukup tinggi jadinya itu," kata Purba dalam konferensi pers di kantor LPS, dikutip Jumat (23/1).
Sementara itu, tabungan nasabah dengan saldo di bawah Rp 100 juta tercatat tumbuh sebesar 3,43 persen yoy. Meski masih mengalami kenaikan, Purba mengatakan pertumbuhan segmen ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Yang di bawah Rp 100 juta ini pertumbuhannya year on year itu 3,43 persen Jadi memang kalau dilihat dari pertumbuhan total dia tidak terlalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tapi dia tumbuh," ungkapnya.
Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan tumbuh sebesar 13,83 persen yoy. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan korporasi. Adapun penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,63 persen yoy hingga Desember 2025.
Dalam kesempatan yang sama, LPS juga melaporkan total simpanan dari bank yang dilikuidasi mencapai Rp 3,99 triliun dari 500.818 rekening sejak lembaga tersebut beroperasi pada 2005 hingga 31 Desember 2025.
Dari jumlah itu, simpanan tidak layak bayar (STLB) tercatat sebesar Rp 592,14 miliar atau 14,83 persen. Sementara simpanan layak bayar (SLB) mencapai Rp 3,4 triliun atau 85,17 persen.
“Penyebab utama dari yang tidak layak bayar adalah karena rata-rata suku bunganya di atas tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS sekitar 64,95 persen, disusul karena menyebabkan bank tidak sehat sekitar 29,02 persen dan yang tidak tercatat di bank 6,02 persen,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution.
Farid menegaskan seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Hingga Desember 2025, terdapat 1.593 bank peserta penjaminan yang terdiri dari 105 bank umum, 1.488 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan BPR Syariah (BPRS).
Sejak 2005 hingga 2025, LPS telah melakukan resolusi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS melalui likuidasi. Selain itu, LPS juga melakukan penempatan modal sementara pada 1 bank umum serta konversi modal (bail-in) pada 1 BPR.
“Kalau sampai dengan hari ini, masih terdapat 18 BPR dan BPRS yang masih dalam proses likuidasi,” tutur dia.
Ia menambahkan, proses resolusi bank oleh LPS dilakukan secara cepat dan efektif. Kecepatan pembayaran klaim kepada nasabah pun terus meningkat.
“Dari waktu ke waktu, pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan semakin cepat. Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja,” jelas Farid.
Dari sisi kinerja keuangan, LPS mencatat total aset pada 2025 meningkat 13,6 persen menjadi Rp 276,2 triliun (unaudited). Mayoritas aset tersebut ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 263,8 triliun atau 95,5 persen dari total aset.
Pendapatan LPS sepanjang 2025 mencapai Rp 37,6 triliun, naik 12,3 persen dibandingkan 2024, yang terutama berasal dari premi penjaminan dan hasil investasi. LPS membukukan surplus sebesar Rp 33,8 triliun pada 2025, tumbuh 13,8 persen dari tahun sebelumnya. Cadangan penjaminan pun meningkat 13,3 persen menjadi Rp 213,4 triliun.
Selain itu, LPS turut berkontribusi pada perekonomian nasional melalui pembayaran pajak sebesar Rp 3 triliun pada 2025 dan pembelian SBN senilai Rp 51,4 triliun.
