JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR Misbakhun meminta publik untuk tidak berpolemik lagi mengenai pencalonan keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Misbakhun mengingatkan bahwa Deputi Gubernur BI merupakan jabatan politik.
"Sebaiknya tidak perlu lagi dipertentangkan dan dijadikan polemik di masyarakat soal pencalonan Deputi Gubernur Bank saat ini. Karena ke depan, siapapun bisa dicalonkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan basis kompetensi dan latar belakang politik. Karena posisi jabatan Deputi Bank Indonesia itu jabatan politik," ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Anggota DPR: Rupiah Melemah Bukan karena Thomas Djiwandono Calon Deputi BI
Maka dari itu, Misbakhun tidak melihat ada korelasi antara pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan indepensi Bank Indonesia itu sendiri.
Sebab, kata dia, operasional Bank Indonesia diatur oleh UU, dan dijalankan secara kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur.
Baca juga: Thomas Djiwandono Kandidat Deputi Gubernur BI, Benarkah Ganggu Independensi dan Bikin Rupiah ATL?
Lalu, Misbakhun menegaskan bahwa semua orang bisa melihat latar belakang dari Thomas Djiwandono.
"Beliau punya latar belakang profesional, latar belakang sebagai politisi dan rekam jejak karir politik di partai politik. Ketika beliau diusulkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia semua ketentuan dan aturan diikuti, soal pengunduran diri dari partai politik dijalankan dengan penuh tanggung jawab," imbuh politikus Golkar ini.
Kekhawatiran ekonomPencalonan Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) sempat menimbulkan kekhawatiran publik.
Ekonom menyoroti hal tersebut bisa mengganggu indepedensi bank sentral dan menyebut bisa bikin nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Pasalnya, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu berpotensi menempati posisi yang cukup strategis di bank sentral yang seharusnya bebas dari kepentingan politik.
Baca juga: Langkah Thomas Djiwandono: Lepas Atribut Gerindra demi Kursi Deputi Gubernur BI
Meski proses pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI telah mengikuti aturan, namun langkah ini dikhawatirkan sejumlah pihak dapat mengganggu independensi bank sentral.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, BI merupakan institusi yang sangat krusial karena bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter.
Untuk itu, independensi BI harus dijaga agar bebas dari intervensi dan kepentingan politik.
Dengan masuknya nama Thomas dalam bursa calon Deputi Gubernur BI, Faisal menilai wajar jika publik mempertanyakan independensi bank sentral.
Menurut dia, keresahan tersebut bukan semata-mata terkait kapasitas personal.
