JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta menghadapi tantangan serius akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat tiga hari dengan curah hujan sangat tinggi sepanjang Januari 2026, yakni pada 12, 18, dan 22 Januari.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, puncak curah hujan tertinggi terjadi pada 18 Januari dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari, angka yang tergolong ekstrem untuk wilayah Jakarta.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa baik tanggal 12, tanggal 18 dan tanggal 22, sebenarnya puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 milimeter per hari dan itu tinggi sekali. Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu,” ujar Pramono dalam konferensi pers usai rapat terbatas mitigasi banjir di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: Banjir Jakarta Meluas, Pramono Ungkap Penyebab Wilayah yang Tadinya Aman Kini Terendam
Merespons kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Operasi yang semula dijadwalkan berakhir hari ini diperpanjang hingga 27 Januari 2026.
Pramono memastikan anggaran untuk pelaksanaan OMC telah disiapkan hingga satu bulan ke depan.
Saat ini, rata-rata tiga penerbangan penyemaian awan dilakukan setiap hari untuk mengurangi potensi hujan lebat di wilayah Jakarta.
“Setiap hari rata-rata kita sudah menerbangkan tiga, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budget-nya sudah tersedia,” kata Pramono.
Baca juga: Titik Banjir Bertambah Jumat Siang, 143 RT dan 16 Ruas Jalan di Jakarta Terendam
Selain faktor cuaca ekstrem, Pramono juga menyoroti persoalan infrastruktur pengendalian air.
Dari hasil peninjauan langsung ke Kali Cakung Lama, ia menemukan adanya penyempitan aliran sungai atau bottleneck yang berpotensi memperparah genangan saat debit air meningkat.
Karena itu, Pramono menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan normalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas tampung air saat hujan ekstrem terjadi.
Untuk menjaga keselamatan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan antisipatif berupa Work From Home (WFH) bagi pekerja dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik.
Kebijakan tersebut diterbitkan melalui surat edaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Kami keluarkan karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Baca juga: Dikritik Gunakan Cara Lama Tangani Banjir Jakarta, Pramono Buka Suara
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah cepat untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem dan penanganan banjir.
Langkah-langkah tersebut telah dirumuskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melibatkan lintas instansi, mulai dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, hingga para pemimpin wilayah.
“Tadi kami sudah menugaskan Bapak Sekda untuk mengkoordinasikan supaya SOP yang sudah kita bakukan ini dalam lapangannya, pengecekannya bisa dilakukan dengan lebih gampang, lebih mudah,” tandas Pramono.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
