Pengungsi Bencana Sumatera Berkurang, Kemensos Mulai Salurkan Santunan dan Bantu Pemulihan

Warga membersihkan rumah dan menyelamatkan barang rumah tangga pascabencana banjir bandang di Lokop, Serbajadi, Aceh Timur, Aceh, Senin (22/12/2025). (Sumber: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan santunan dan membantu tahap pemulihan warga terdampak bencana Sumatera, seiring berkurangnya jumlah pengungsi. 

“Untuk kebencanaan di tiga daerah itu yang sudah kami lakukan adalah penyaluran logistik dan dapur umum. Sekarang pengungsi sudah mulai berkurang, sehingga kami masuk ke tahap penyaluran santunan dan pemulihan,” kata Saifullah di Jakarta, Jumat (23/1/1026), via Antara.

Kata dia, Kemensos sebelumnya sudah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia senilai Rp15 juta per orang. Ia menambahkan, Kemensos juga menyalurkan bantuan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta per orang.

Menurut data Kemensos, sudah ada 355 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana Sumatera yang mendapatkan bantuan sampai awal Januari 2026.

Baca Juga: Kepala BNPB Tinjau Huntara di Aceh Utara, Optimistis Warga Tak Lagi Tinggal di Tenda saat Ramadan

Saifullah menyatakan Kemensos juga akan menyalurkan bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga. Menurutnya, bantuan itu ditujukan untuk pembelian alat dapur dan kebutuhan rumah tangga dasar. 

Ia menambahkan, Kemensos akan menyalurkan juga bantuan sosial pemulihan ekonomi per keluarga yang diberikan satu kali, juga bantuan jaminan hidup selama tiga bulan. 

“Bantuan jaminan hidup ini diberikan selama tiga bulan. Jadi Rp450 ribu dikali tiga bulan dan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga,” jelasnya.

Menurut Saifullah, bantuan kepada warga terdampak bencana Sumatera akan disalurkan melalui proses pendataan ketat dan berlapis dengan data awal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lantas ditetapkan bupati dan wali kota, dengan verifikasi bersama aparat penegak hukum dan TNI daerah setempat.

Ia menjelaskan, sebelum penetapan penerima manfaat, data dikonsolidasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dicocokkan dengan data kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara