Bulog Bakal Salurkan Beras Premium untuk Dapur MBG yang Dikelola Batalyon TP

Perum Bulog akan menyalurkan beras premium untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Batalyon TP (Teritorial Pembangunan).

Batalyon TP merupakan satuan baru TNI AD yang dibentuk untuk mendukung pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat, selain tetap berfungsi sebagai infanteri.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan Bulog sudah rapat dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) dan diberikan arahan langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

"Beras premium Bulog nanti juga akan digunakan sebagai beras MBG untuk masing-masing dapur-dapur MBG yang di masing-masing daerah," ungkapnya saat Networking Session Forwabul, Jumat (23/1).

Rizal menyebutkan, beras premium tersebut disalurkan untuk kebutuhan seluruh dapur MBG milik Batalyon TP yang tersebar di Indonesia.

"Perintahnya Bulog untuk mendukung beras-beras Batalyon TP, teritorial pembangunan. Jadi kalau ada 100 Batalyon TP, berarti kami akan dukung kebutuhan beras-beras Batalyon teritorial pembangunan di seluruh Indonesia," jelasnya.

Di sisi lain, Rizal mengatakan pembahasan perubahan Bulog dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi lembaga atau badan masih berproses di parlemen. Dia menyebut kepastiannya akan rampung tahun ini.

"Hasil rapat-rapat pokja pembentukan Bulog menjadi lembaga itu sedang berjalan, sedang proses di Komisi IV DPR RI. Jadi kami belum bisa jawab secara detail karena ini sedang proses berjalan oleh tim pokjanya. Insyaallah mudah-mudahan dalam tahun ini bisa selesai dan bisa terwujud itu," tutur Rizal.

Sementara itu, Rizal mengatakan pemerintah menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng untuk alokasi MinyaKita sebanyak 35 persen. Perum Bulog juga mendapatkan penugasan untuk penyaluran minyak goreng subsidi tersebut.

"Pembagiannya sesuai arah dari Mentan, Bulog dipercayakan 70 persen dari 35 persen itu," ujarnya.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, mengatakan keputusan alokasi MinyaKita untuk Bulog baru akan ditetapkan setelah rapat bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan para produsen pekan depan.

"Bulog sendiri sampai hari ini kami baru mendapatkan alokasi 36.000, atau harusnya tadi kalau dari total DMO kita mungkin 60.000 ton per bulan atau 700.000 ton per tahun," jelas Febby.

Febby menuturkan, Bulog sudah memetakan distribusi MinyaKita ke beberapa wilayah, terutama sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni ke Pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Sebab, kata dia, Bulog tidak bisa menyalurkan secara langsung dari produsen ke distributor utama (D1) maupun subdistributor (D2), melainkan langsung ke pengecer.

"Bulog tidak boleh ke D2 lagi tetapi harus ke pengecer. Nah ini perubahannya, namun yang 65 persen sesuai Permendag itu boleh ke D1 atau boleh ke D2, untuk Bulog tidak boleh. Bulog nanti setelah dapat dari produsen langsung ke pengecer," tutur Febby.

"Bulog beli dari produsen harganya cuma satu, sesuai Simirah dan Permendag Rp 13.500, Bulog jual ke pengecer 14.500. Rp 1.000-nya itu untuk biaya distribusi, biaya kita kan pinjam bunga di bank juga, biaya bayar bunga dari bank, loading unloading, terus dan lain-lain," imbuh dia.