jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar tidak memiliki rencana menjual saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Menurut Dedi, opsi yang sedang dibahas bersama pemerintah pusat adalah skema tukar guling aset, bukan pelepasan saham bandara.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Bongkar Permasalahan Tambang Gunung Pongkor yang Menewaskan 11 Pekerja
"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas, bukan. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana setiap tahun harus mengeluarkan bahaya," kata Dedi, Jumat (23/1).
Dedi menjelaskan wacana tersebut muncul karena operasional BIJB Kertajati hingga kini masih membebani APBD Jawa Barat.
BACA JUGA: BIJB Kertajati Terus Merugi, Wali Kota Bandung Tawarkan Solusi Ini
Sementara itu, belum ada kepastian bandara tersebut dapat beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasionalnya.
"Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional, kan sampai sekarang belum bisa dilihat," ujarnya.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Siap Umumkan Hasil Kajian Tambang Bogor
Dia juga menyoroti kebijakan transportasi yang dinilainya tidak sinkron.
Di satu sisi, pemerintah mendorong aktivitas penerbangan ke Kertajati, tetapi di sisi lain Bandara Halim Perdanakusuma tetap dibuka dan ditambah kehadiran Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
"Ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta, dari Halim ke Bandung, kemudian Halimnya buka. Ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," tegasnya.
Berkaca dari kondisi tersebut, Dedi mengaku pernah mengusulkan agar kawasan Kertajati dialihkan menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri.
Usulan itu, kata dia, mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati, saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri."
"Nah, ini mendapat respons presiden, sehingga presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ungkapnya.
Dedi menyebut komunikasi dengan pemerintah pusat sudah dilakukan, termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan.
Saat ini, pembahasan tinggal menunggu keputusan opsi yang akan dipilih.
"Saya sudah bertemu Mensesneg, presiden juga sudah bertemu Menhan, tinggal opsinya saja," tuturnya.
Adapun opsi yang diajukan Pemprov Jabar ialah skema tukar guling aset.
Dalam skema tersebut, Pemprov mengusulkan agar aset Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT. Dirgantara Indonesia (PT DI), dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov Jabar. Sementara itu, BIJB Kertajati menjadi aset pemerintah pusat.
"Kalau opsi saya adalah tukar. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat," ucapnya.
Dedi menilai pengelolaan Bandara Husein Sastranegara akan lebih cepat dikembangkan, karena infrastruktur dan pasar sudah terbentuk.
"Sehingga nanti kami tinggal memperkuat, memodernisasi dari Bandara Husein. Enggak usah lama waktunya, kami benahi," jelasnya.
Dia kembali menegaskan skema tersebut sama sekali bukan penjualan aset.
Terkait perbedaan nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Dedi menyebut hal itu bisa diselesaikan melalui mekanisme appraisal.
Saat ditanya kapan rencana tersebut akan direalisasikan, Dedi menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
"Saya nunggu dari pusat, tetapi dari Sesneg sudah kelihatan, waktu itu sudah meminta saya untuk bertemu salah satu direktur," pungkasnya. (mcr27/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penerbangan di BIJB Kertajati Nihil, Wisman ke Jabar Anjlok
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
