Oleh: Ferry Kurnia Rizkiyansyah - Pegiat Demokrasi dan Kepemiluan
TAHUN 2025 lalu menandai sebuah fase penting dalam perjalanan kebansaan Indonesia. Ia tidak sekadar tahun transisi pemerintahan, melainkan momentum konsolidasi arah bangsa menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Tahun 2025, hasil realitas Indonesia secara komprehensif ini patut diapresiasi karena berhasil memotret realitas Indonesia secara jujur, lintas sektor, dan berorientasi ke depan.
Dari ekonomi hingga lingkungan, dari hukum hingga teknologi, kita melihat satu benang merah yang sama yaitu Indonesia sedang berada dalam fase _The Great Transition_.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen patut disyukuri. Bahkan, posisi Indonesia sebagai tujuh besar ekonomi dunia berdasarkan PDB PPP adalah capaian strategis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di balik angka-angka tersebut, kita juga harus berani mengakui adanya tantangan serius berupa pertumbuhan tanpa pemerataan.
Tekanan daya beli akibat kenaikan PPN 12 persen, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta rapuhnya ketahanan konsumsi rumah tangga kelas menengah bawah menjadi sinyal bahwa stabilitas makro belum sepenuhnya dirasakan secara mikro.
Inilah mengapa rekomendasi reorientasi ekonomi yang menekankan hilirisasi non-tambang, subsidi tepat sasaran berbasis data NIK, serta penguatan daya beli masyarakat menjadi sangat relevan. Ke depan, pertumbuhan tidak boleh hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Partai politik, termasuk Partai Perindo, memandang agenda ini sebagai prioritas bersama yang harus dikawal lintas periode pemerintahan.
Penguatan Checks and Balances
Di sektor politik dan pemerintahan, 2025 mencerminkan konsolidasi kekuasaan yang sangat kuat. Deregulasi besar-besaran dilakukan demi mempercepat investasi dan efisiensi birokrasi. Langkah ini pada dasarnya positif, namun harus diimbangi dengan penguatan mekanisme checks and balances.
Ketika hampir seluruh partai berada dalam pemerintahan, kritik publik secara alamiah akan berpindah ke ruang digital. Fenomena gerakan sosial berbasis media sosial adalah bentuk baru partisipasi politik yang tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai koreksi demokratis. Dalam konteks ini, partai politik dituntut untuk beradaptasi. Partai tidak cukup hanya hadir lima tahun sekali dalam kontestasi elektoral, tetapi harus terus hidup dalam dialog publik, terutama dengan generasi muda. Konsolidasi demokrasi tidak akan sehat tanpa partai yang terbuka terhadap kritik dan gagasan baru.
Dalam aspek hukum dan HAM menjadi fondasi yang menentukan keberlanjutan seluruh agenda pembangunan. Transisi menuju pemberlakuan KUHP Nasional pada 2026 ini harus dikawal dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan ketakutan berekspresi maupun hambatan bagi kreativitas digital. Usulan pembentukan Satgas Harmonisasi Regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum tetap sejalan dengan kebebasan sipil. Lebih jauh, pengesahan UU Perampasan Aset adalah agenda mendesak yang tidak boleh lagi tertunda. Tanpa instrumen hukum yang kuat untuk asset recovery, perang melawan korupsi akan selalu pincang. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan berintegritas tidak hanya mengenai moralitas, tetapi juga prasyarat utama untuk investasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Di bidang sosial dan pembangunan sumber daya manusia, Program Makan Bergizi Gratis merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Namun, program sebesar ini harus dirancang sebagai ekosistem ekonomi, tidak sekadar kebijakan bantuan. Ketika rantai pasoknya melibatkan petani dan peternak lokal, maka negara tidak hanya memberi makan anak-anaknya, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa. Masalah pengangguran terdidik, khususnya di kalangan Gen Z, menuntut perubahan radikal dalam sistem pendidikan. Kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan AI, teknologi hijau, dan ekonomi digital tidak lagi pilihan, melainkan keharusan. Dunia pendidikan dan industri harus duduk di meja yang sama.
Sektor teknologi dan keamanan siber menunjukkan paradoks yang tajam. Di satu sisi, ekonomi digital Indonesia melesat pesat dan menjadi motor pertumbuhan baru. Di sisi lain, ancaman siber terhadap infrastruktur kritis negara masih terus terjadi. Pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen serta pembangunan kedaulatan cloud nasional adalah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan digital bangsa.
Sementara itu, krisis iklim dan bencana hidrometeorologi mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat eksploitatif. Konsep Kota Spons, pensiun dini PLTU batubara, dan penerapan pajak karbon harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk keselamatan generasi mendatang.
Pemilu Jadi Mekanisme Akuntabilitas Kebijakan
Dalam konteks kepemiluan, seluruh agenda besar ini hanya akan berkelanjutan jika sistem demokrasi elektoral kita kuat, adil, dan berintegritas. Pemilu tidak hanya kompetisi kekuasaan, rutinitas lima tahunan tetapi mekanisme akuntabilitas kebijakan.
Oleh karena itu, revisi UU Pemilu dan Pilpres menjadi suatu keniscayaan dan harus akseleratif dengan penguatan tata kelola pemilu, pemanfaatan teknologi secara transparan, serta pendidikan politik yang berkelanjutan harus menjadi agenda bersama seluruh partai politik.
Semua partai, tanpa kecuali, harus mempersiapkan diri lebih matang, tidak hanya untuk menang, tetapi untuk memerintah dengan kualitas kebijakan yang lebih baik.
Tahun 2025 lalu memberi kita satu pelajaran penting bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor saja, melainkan oleh keberanian kita melakukan reformasi struktural secara serempak. Jika 2025 adalah tahun peletakan pondasi, maka 2026 dan seterusnya harus menjadi era efisiensi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan strategis.
Sebagai bangsa, kita tidak kekurangan potensi. Yang kita butuhkan adalah kepastian hukum, kedaulatan digital, ketahanan pangan, dan demokrasi yang bekerja. Dengan pondasi tersebut, Indonesia tidak hanya akan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, tetapi benar-benar melompat menuju peradaban maju dan berdaulat.
Original Article
