Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang mulai kembali berjalan setelah puluhan gedung pemerintahan dibersihkan oleh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pembersihan dilakukan sejak 3 Januari 2026 sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana agar pelayanan publik dapat kembali diberikan kepada masyarakat.
Rektor IPDN Halilul Khairi dalam laporan harian progres pemulihan pascabencana Aceh Tamiang menyampaikan, hingga Kamis (22/1), dari total 33 gedung yang menjadi sasaran pembersihan, sebanyak 19 gedung telah diserahkan kuncinya, sementara 14 gedung lainnya masih dalam proses pengerjaan.
"Dengan demikian, proses pemulihan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan efektivitas yang baik serta progres yang konsisten, dengan peningkatan hasil dari hari ke hari," kata Halilul dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026).
Satgas Kemendagri juga menyiapkan rencana kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada Jumat (23/1/2026). Kegiatan tersebut meliputi penugasan personel sesuai Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan, antara lain pengangkutan lumpur dan barang rusak, pembersihan lanjutan di dalam gedung, pengecatan, serta pendataan penduduk terdampak bencana.
"Personil Satgas hari ini (Jumat) agar bertugas pada TO yang telah ditetapkan sesuai pembagian," ujar Halilul.
Ia menjelaskan pengangkutan lumpur, barang rusak, dan sampah di sekitar tenda pengungsian akan dilakukan dengan pengaturan pergerakan personel agar tidak mengganggu aktivitas para pengungsi. Sementara itu, pembersihan lanjutan difokuskan pada bagian dalam gedung pemerintahan yang telah selesai dikeluarkan lumpur dan barang rusaknya.
"Pada masing masing TO yang sudah selesai mengeluarkan lumpur, kotoran barang barang yang rusak/tidak perlu dari ruangan kantor, kegiatan pembersihan agar dilanjutkan dengan pembersihan dinding, jendela, kaca dan mengepel lantai agar bisa dimaksimalkan kebersihannya," jelasnya.
Selain pembersihan, Satgas juga merencanakan pengecatan gedung-gedung pemerintahan guna mendukung pemulihan lingkungan kerja. Mekanisme pengecatan dilakukan untuk memaksimalkan keindahan pada setiap Target Operasi dengan menggunakan kuas dan cat yang telah disediakan.
Tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, Satgas Kemendagri bersama ASN juga mendukung pendataan penduduk terdampak bencana. Kegiatan tersebut dilakukan bersama ASN Kemendagri untuk membantu BNPB dalam memverifikasi data kerusakan tempat tinggal dan kondisi penghuni sementara korban bencana di Aceh Tamiang.
"Kegiatan akan dilaksanakan bersama ASN Kemendagri dalam membantu BNPB memverifikasi data kerusakan tempat tinggal dan penghuni sementara korban bencana Aceh Tamiang," terangnya.
Adapun 19 gedung pemerintahan dan layanan publik yang telah diserahkan kuncinya meliputi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; Dinas Pendidikan; Kantor Komisi Independen Pemilihan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang; Dinas Pertanahan; Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kantor Majelis Adat Aceh; SDN 1 Karang Baru; Gedung Dharma Wanita; Dinas Sosial; Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan; Gedung Sanggar Pendidikan Nonformal; Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup; serta TK Adhyaksa.
Satgas juga menambahkan sasaran pembersihan tambahan yang mencakup Kantor Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor ATR/BPN setempat, serta sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
(akd/ega)
