WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa pemenuhan gizi bagi masyarakat bukan sekadar isu kesehatan publik, melainkan amanat konstitusi yang menjadi fondasi keadilan sosial. Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Gizi Nasional 2026 bertajuk “Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Jakarta, Jumat (23/1).
Ibas menekankan bahwa akses terhadap gizi yang layak adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Menurutnya, negara wajib hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
"Keadilan gizi adalah bagian dari keadilan sosial. Tidak ada cermin yang lebih jujur tentang jiwa suatu bangsa selain bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya, termasuk dalam menjamin kecukupan gizi," ujar Ibas, melalui keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Baca juga : Anak Sekolah harus Jadi Agen Perubahan Pola Makan Sehat di Keluarga
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan gizi lintas era pemerintahan. Ia mengapresiasi fondasi yang diletakkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan penguatan Posyandu.
Langkah tersebut, menurut Ibas, kini diperkuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan progresif seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memandang program ini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Kita mendukung kebijakan negara membantu rakyat, namun kita juga tidak boleh menutup mata jika ada kebijakan yang perlu dievaluasi dan disempurnakan agar tepat sasaran," tambah lulusan Doktor IPB University tersebut.
Baca juga : Kepala BGN Ingatkan Makanan Enak belum Tentu Bergizi, Ini Cara Atur Proporsi yang Sehat!
Catatan Pakar: Literasi Gizi dan Pangan LokalDiskusi ini juga menghadirkan sejumlah pakar yang memberikan catatan kritis. Pakar kesehatan dr. Tan Shot Yen menekankan pentingnya kedaulatan pangan lokal. Ia mengingatkan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada makanan ultra-proses (ultra-processed food) dan kembali pada bahan pangan segar yang beragam.
Sementara itu, Prof. Evy Damayanti menyoroti aspek keamanan pangan dalam program skala besar seperti MBG. Ia mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan mutu dan rantai pasok agar dampak positif gizi benar-benar tersampaikan ke siswa.
Dari sisi efektivitas, Anugrah Novianti memberikan perspektif perbandingan global mengenai pentingnya akurasi data, terutama untuk kelompok rentan seperti lansia, agar bantuan gizi diberikan sesuai dengan keterbatasan fisik dan ekonomi penerima. (H-2)
