Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa pembentukan dan keberadaan Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian di Gaza, Palestina.
"Apakah ini akan menggantikan PBB? tentu saja tidak," kata Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat waktu setempat.
Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace merupakan badan internasional yang dibentuk dari kepedulian sejumlah negara terhadap upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza, di tengah situasi konflik yang masih berlangsung.
Dia menyampaikan badan tersebut tidak ditujukan untuk mengambil alih atau menggantikan mandat PBB, melainkan hadir sebagai bagian dari inisiatif internasional yang lahir dari keprihatinan bersama terhadap kondisi kemanusiaan dan keamanan di wilayah tersebut.
"Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional, yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza," ucap dia.
Menurut Sugiono, dalam konteks tersebut, Indonesia memandang perlu untuk turut serta dalam berbagai upaya yang bertujuan mendorong perdamaian, sehingga pemerintah memutuskan bergabung dengan Board of Peace.
"Dan karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung," kata Sugiono.
Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, kata Sugiono, Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” kata Menlu.
Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.
Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ujarnya.
Menlu meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
Ia berharap, kehadiran negara-negara tersebut dapat mengawal setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Baca juga: Dari Swiss ke Paris, Prabowo hadiri undangan Presiden Macron
Baca juga: Menlu Sugiono: RI tetap non-Blok di tengah isu akuisisi Greenland
Baca juga: Menlu Sugiono: Board of Peace wujud komitmen RI untuk Palestina
"Apakah ini akan menggantikan PBB? tentu saja tidak," kata Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, Jumat waktu setempat.
Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace merupakan badan internasional yang dibentuk dari kepedulian sejumlah negara terhadap upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza, di tengah situasi konflik yang masih berlangsung.
Dia menyampaikan badan tersebut tidak ditujukan untuk mengambil alih atau menggantikan mandat PBB, melainkan hadir sebagai bagian dari inisiatif internasional yang lahir dari keprihatinan bersama terhadap kondisi kemanusiaan dan keamanan di wilayah tersebut.
"Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional, yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza," ucap dia.
Menurut Sugiono, dalam konteks tersebut, Indonesia memandang perlu untuk turut serta dalam berbagai upaya yang bertujuan mendorong perdamaian, sehingga pemerintah memutuskan bergabung dengan Board of Peace.
"Dan karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung," kata Sugiono.
Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, kata Sugiono, Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” kata Menlu.
Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.
Menlu mengungkapkan bahwa sejumlah negara sepakat untuk bergabung, antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ujarnya.
Menlu meyakini keberadaan BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.
Ia berharap, kehadiran negara-negara tersebut dapat mengawal setiap langkah yang diambil tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Baca juga: Dari Swiss ke Paris, Prabowo hadiri undangan Presiden Macron
Baca juga: Menlu Sugiono: RI tetap non-Blok di tengah isu akuisisi Greenland
Baca juga: Menlu Sugiono: Board of Peace wujud komitmen RI untuk Palestina
