Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dan gandum kian menguat dari tahun ke tahun. Beras menjadi pangan utama di hampir seluruh pelosok negeri, sedangkan impor gandum perlahan menggeser peran pangan lokal lewat mie instan dan aneka produk olahan.
Dalam diskusi bersama CORE: Ketahanan Pangan 2026 baru-baru ini, Eri Prabowo, Direktur Utama PT Berkah Inti Daya menceritakan perjalanan perusahaannya dalam mengupayakan diversifikasi pangan lewat sorgum. “Mohon maaf sebelumnya, PT kami bergerak di pangan yang kurang laku, yaitu sorgum,” kata Eri membuka diskusi, Selasa (20/1).
Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, melainkan ringkasan dari perjalanan panjang yang ia tempuh lima tahun yang lalu. Sebuah perjalanan tentang idealisme diversifikasi pangan, benturan dengan realitas lidah masyarakat, dan akhirnya, perubahan arah harus diambil demi menyelamatkan perusahaan.
Lima tahun lalu, PT Berkah Inti Daya mengupayakan diversifikasi pangan nasional. Eri dan timnya mengembangkan sorgum menjadi beras, berharap tanaman yang dikenal bandel dan tahan kering itu bisa menjadi alternatif di tengah ketergantungan Indonesia pada beras.
Secara agronomis, sorgum nyaris tanpa cela. Ia bisa tumbuh di tanah kering, tanah kapur, bahkan di lahan bekas tambang batu bara. Panennya cepat, hanya sekitar 100 hari untuk menghasilkan bulir. Produksinya pun menjanjikan hingga 4 ton beras per hektare.
Sorgum, kata Eri, sebenarnya bukan tanaman satu dimensi. Selain batangnya untuk biomassa, bulirnya bisa menjadi beras pangan, batang dan daunnya bisa diolah menjadi pakan ternak, sedangkan bulir pilihan dapat dijual sebagai benih. “Dari satu tanaman, kita bisa dapat dua, tiga, bahkan empat sumber pendapatan,” ujarnya.
Keunggulan lain sorgum terletak pada ketahanannya. Ia bisa tumbuh di lahan bekas sawit yang telah ditebang, di sela gulma tanpa harus sering dibersihkan, asalkan mendapat cukup cahaya matahari. Jarak tanamnya fleksibel, perawatannya minim, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Namun sorgum juga menyimpan kekurangan: teknologi pascapanen yang belum merata, harga yang mahal, dan yang paling sulit penerimaan konsumen.
Namun, keunggulan di lahan tak otomatis menang di meja makan. “Kurang cocok di lidah masyarakat Indonesia, bukan karena sorgumnya tidak enak,” kata Eri. “Tapi kalau pengupasan kulit arinya tidak sempurna, di lidah itu terasa ‘klet-klet’.”
Masalah teknis pascapanen itu menjadi tembok tinggi. Lidah masyarakat yang sudah terbiasa dengan beras Cianjur atau rojolele dinilainya sulit berkompromi.
Harga pun tak berpihak. Di pasar daring, beras sorgum dijual Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram jauh di atas beras medium yang berkisar Rp14.000–Rp18.000 per kilogram. Pasar menolak. Produksi berhenti. Unit usaha beras sorgum ditutup.
Bangkit Lewat BiomassaBagi banyak perusahaan, kegagalan seperti itu bisa menjadi akhir. Tapi bagi Eri, itu justru titik balik.“Kami bangkit lagi, tapi dengan konsep baru. Dari bencana ke strategi,” ujarnya.
Alih-alih mengejar penerimaan lidah masyarakat, PT Berkah Inti Daya mengalihkan sorgum ke sektor energi. Batang sorgum yang sebelumnya dianggap limbah diolah menjadi biomassa untuk pembangkit listrik. Off-taker-nya kini adalah PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Pembelinya pasti, volumenya besar, kontraknya panjang, ungkap Eri.
“Inilah bantalan perusahaan kami dulu. Untuk mental,” kata Eri.
Fokus biomassa juga mengubah skema budidaya. Tanpa menunggu bulir, sorgum bisa dipanen pada usia 70 hari. Dari satu hektare lahan, batang kering yang dihasilkan bisa mencapai 30 ton.
Dengan nilai kalori sekitar 3.000 (Gross As Received) GAR, PLN menghargainya Rp500.000 per ton sekitar Rp15 juta per hektare per panen.
Biaya produksinya relatif rendah, hanya sekitar setengah dari biaya tanam padi yang bisa mencapai Rp18 juta per hektare. Secara hitung-hitungan bisnis, ini menjadi penyelamat.
Di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, hektare demi hektare sorgum kini tumbuh bukan untuk nasi, melainkan untuk menyuplai PLTU setempat.
Meski begitu Eri Prabowo tidak menutup harapan untuk kembali ke pangan. Biomassa, baginya, hanyalah bantalan.“Suatu hari kami akan kembali ke bulir sorgum,” kata dia.
Diversifikasi Pangan yang MandekMeski memiliki segudang keunggulan, di titik inilah persoalan sorgum bertabrakan dengan masalah yang lebih besar: diversifikasi pangan di Indonesia.
Sebelumnya, upaya diversifikasi pangan di Indonesia telah mencuat di era Joko Widodo. Kala itu pemerintah berfokus pada pengembangan sorgum sebagai pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum.
Berbagai upaya telah digalakkan, seperti pengembangan varietas unggul, teknologi budidaya hingga pengolahan produk bernilai tambah. Namun kini, upaya itu bagai menguap begitu saja.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menyebut kegagalan diversifikasi pangan bukan karena gagasannya salah, melainkan karena absennya dukungan nyata negara.
“Praktis pemerintah tidak punya program diversifikasi pangan yang genuin,” ujarnya.
Menurut Dwi, sejarah menunjukkan konsumsi beras Indonesia sebelum 1960-an hanya sekitar 50 persen. Perubahan besar terjadi ketika negara secara masif mendorong beras lewat produksi, distribusi, dan subsidi. Program beras murah menjangkau hingga pelosok, membentuk kebiasaan baru yang bertahan puluhan tahun. Kini, ketika diversifikasi kembali digaungkan, pendekatannya tak sebanding.
“Masa beras sorgum Rp50.000 per kilo dilepas ke pasar tanpa subsidi? Ya pasti tidak laku,” katanya.
Dia menjelaskan, bagi masyarakat, pilihan pangan ditentukan oleh dua hal: harga dan kualitas. Urusan impor atau lokal, diversifikasi atau tidak, berada jauh di urutan belakang. Mengubah lidah, kata Dwi, jauh lebih sulit daripada mengubah kebijakan di atas kertas.
