Palestina Tidak Dilibatkan, Posisi Indonesia di Dewan Perdamaian Dipertanyakan

Para pelayat membawa jenazah Hassan Ahmed Jamil Moussa, 19 tahun, warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Pemakamannya berlangsung di kamp Askar dekat kota Nablus, Tepi Barat, Minggu, 16 November 2025. (Sumber: Foto AP/Majdi Mohammed)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kembali memantik diskusi kritis.

Praktisi hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menilai perdebatan publik tidak semestinya berhenti pada janji hasil akhir berupa kemerdekaan Palestina, melainkan juga pada proses diplomasi yang sedang dibangun dan dijalani Indonesia.

Menurut Dinna, perbedaan mendasar perlu ditegaskan sejak awal, yaitu antara proses dan hasil. 

Hasil Palestina merdeka belum tentu terlihat ujungnya dalam waktu dekat, entah sebulan, setahun, atau bahkan lima tahun ke depan.

Baca Juga: Dewan Perdamaian Resmi Diluncurkan, Ini Daftar 22 Negara Anggota Termasuk Indonesia

Namun proses menuju ke sana berlangsung sekarang, dan di situlah pertanyaan kritis perlu diajukan.

“Tapi yang kita bicarakan sekarang ini kan prosesnya ya menuju ke sana, melihat bahwa sistem yang dibangun oleh Board of Peace,” ujarnya dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (23/1/2026).

Dinna menyoroti desain kelembagaan Dewan Perdamaian yang diumumkan Trump di berbagai forum internasional.

Ia menilai terdapat kecenderungan Trump bertindak impulsif, sementara transparansi soal cara kerja dan mekanisme pengambilan keputusan di forum tersebut belum sepenuhnya disampaikan ke publik.

Bahkan, kata Dinna, hingga kini belum ada penjelasan yang benar-benar utuh mengenai bagaimana keputusan strategis akan diambil, siapa yang memiliki pengaruh paling besar, dan sejauh mana negara anggota dapat bersuara secara setara. 

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi negara-negara yang memilih bergabung, termasuk Indonesia.

Ia juga mengingatkan kembali diskusi lama terkait resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberi mandat pembentukan Dewan Perdamaian. 

Dalam konteks itu, kritik terbesar yang muncul adalah absennya Palestina dari desain awal forum tersebut. Padahal, isu utama yang dibicarakan justru menyangkut masa depan Palestina.

Baca Juga: Bentuk Dewan Perdamaian Gaza Atasi Konflik, Donald Trump: Bisa Gantikan Peran PBB!

“Kita lihat di situ satu kritik besarnya adalah Palestina tidak ada di sana,” kata Dinna.

Ia mencontohkan situasi simbolik yang terjadi ketika Dewan Perdamaian diumumkan di sela World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis (22/1/2026). 

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV