Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pemenuhan gizi bukan semata isu kesehatan. Pemenuhan gizi merupakan amanat konstitusi dan bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ibas pada peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema 'Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.
Menurut Ibas gizi merupakan fondasi kemanusiaan dan peradaban. Mengutip pandangan Nelson Mandela, Ibas menegaskan kualitas bangsa dapat dilihat dari cara negara memperlakukan anak-anaknya, termasuk dalam menjamin kecukupan gizi.
"Tidak ada cermin yang lebih jujur tentang jiwa suatu bangsa selain bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya," ujar Ibas dalam keterangannya, Jumat, 23 Januari 2026.
Baca Juga :
Lestari Moerdijat: Penyandang Disabilitas Berhak Mendapat Pendidikan Bermutu"Keadilan gizi adalah bagian dari keadilan sosial," tegas Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu.
Peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema 'Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Istimewa. Kesinambungan kebijakan gizi Lulusan Program Doktor IPB University ini juga menyoroti kesinambungan kebijakan gizi lintas pemerintahan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah meletakkan fondasi melalui penguatan sistem kesehatan nasional melalui Program Keluarga Harapan (PKH), perbaikan gizi masyarakat, swasembada pangan dan perikanan, serta penguatan posyandu serta unit kesehatan.
Sementara, pada era Presiden Prabowo Subianto, komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan yang lebih progresif. Antara lain, program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia, penegasan gizi sebagai strategi ketahanan nasional, serta integrasi kebijakan gizi dengan agenda pembangunan manusia unggul dan pengentasan kemiskinan struktural.
Ibas menegaskan tugas MPR tidak hanya menjaga teks konstitusi, tetapi menghidupkan nilai-nilainya melalui sosialisasi Empat Pilar MPR, penguatan nilai keadilan sosial Pancasila, serta pengawalan arah pembangunan berkelanjutan. Menurut Ibas, MPR memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan gizi nasional berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Ibas juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan gizi. Mulai dari pemenuhan gizi sebagai hak konstitusional, pengurangan ketimpangan akses antarwilayah. Khususnya, di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga penanganan beban gizi ganda seperti stunting, obesitas, dan penyakit tidak menular.
"Pembangunan gizi adalah pembangunan manusia, bukan sekadar statistik. Gizi adalah titik temu antara ilmu pengetahuan, kebijakan negara, dan nilai konstitusi. Tanpa gizi yang adil, keadilan sosial hanya menjadi slogan," ujar Ibas.
Ia menegaskan MPR akan terus mengawal nilai keadilan sosial Pancasila, memastikan arah pembangunan nasional berpihak pada manusia, serta menjadikan gizi sebagai bagian dari narasi besar kebangsaan demi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan bermartabat.
