Krisis Sampah dan Peluang Ketenagakerjaan yang Diabaikan

Permasalahan sampah di Indonesia telah lama menjadi ironi pembangunan. Di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah penduduk, sistem pengelolaan sampah justru tertinggal jauh di belakang. Hingga saat ini, sebagian besar kabupaten dan kota belum mampu mengelola dan mengimbangi laju timbulan sampah nasional yang mencapai 143.824 ton per hari. Lebih mengkhawatirkan lagi, tingkat pengelolaan sampah nasional baru berada di kisaran 24%, jauh dari target 51% pada 2025 dan 100% pada 2029 (KLH/BPLH, 2025).

Kondisi ini bukan sekadar angka statistik, tumpukan sampah di ruang publik Kota Tangerang menjadi simbol kegagalan sistemik pengelolaan sampah perkotaan. Kota-kota terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan konsumsi, namun pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan konvensional. Model ini bukan hanya tidak berkelanjutan, tetapi juga mahal secara fiskal dan berisiko tinggi secara ekologis.

Bappenas memproyeksikan volume sampah nasional mencapai 63 juta ton pada 2025 dan meningkat menjadi 82,2 juta ton pada 2045, seiring pertumbuhan penduduk. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 menunjukkan bahwa sampah rumah tangga menyumbang 56,74% dari total timbulan sampah, dan sampah organik lebih dari 50%. Data ini menegaskan bahwa persoalan sampah Indonesia berkaitan dengan kegiatan domestik sehari-hari.

Sampah organik ketika berakhir di TPA justru menjadi sumber masalah baru. Proses pembusukan menghasilkan emisi metana, gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global jauh lebih besar dibanding karbon dioksida. Pencemaran tanah dan air, serta risiko kesehatan masyarakat, menjadi eksternalitas yang harus ditanggung negara dan warga.

Data SIPSN tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 36% sampah di TPA yang dikelola dengan sanitary landfill, sementara 64% masih berakhir sebagai open dumping. Praktik ini semakin memperparah pencemaran lingkungan, tetapi juga mempercepat krisis daya tampung TPA. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 bahkan memperingatkan bahwa daya dukung TPA nasional diproyeksikan penuh pada 2028, atau bahkan lebih cepat jika tidak ada perubahan signifikan dalam pola pengelolaan.

Masalahnya menjadi semakin kompleks karena pengelolaan sampah masih dipersepsikan semata sebagai urusan kebersihan wilayah, bukan sebagai isu ekonomi-politik dan penciptaan nilai. Padahal, di balik timbulan sampah yang terus meningkat, tersembunyi potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs) yang inklusif.

Dalam konteks dominasi sampah rumah tangga dan organik, strategi pengurangan sampah nasional tidak akan efektif tanpa intervensi serius pada hulu dan proses pengolahan organik. Di sinilah biokonversi sampah organik menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF) atau maggot menjadi semakin relevan. Teknologi ini memungkinkan reduksi volume sampah organik hingga 50%-80% hanya dalam hitungan hari, sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

Maggot BSF bukan sekadar solusi teknis, melainkan instrumen transformasi sistem pengelolaan sampah. Dengan kandungan protein mencapai 40%-50%, maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk sektor peternakan dan perikanan. Artinya, sampah yang sebelumnya menjadi beban dapat diubah menjadi komoditas ekonomi yang berkontribusi pada ketahanan pakan nasional.

Pengalaman di berbagai daerah, menunjukkan bahwa budidaya maggot BSF mulai berkembang sebagai usaha mikro dan kecil. Aktivitas ini menyerap tenaga kerja lokal, melibatkan pemulung, pengelola sampah, hingga pelaku UMKM. Dalam konteks tingginya pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja formal, bisnis maggot BSF menawarkan alternatif yang relatif cepat, berbasis keterampilan praktis, dan tidak memerlukan modal besar.

Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud. Banyak pelaku usaha maggot masih terjebak pada skala kecil dan rentan. Persoalan pemasaran, ketergantungan pada maggot segar yang mudah rusak, keterbatasan akses pasar, serta lemahnya pemahaman tentang model bisnis berkelanjutan menjadi hambatan utama. Tanpa intervensi kebijakan dan penguatan infrastruktur pasar yang memadai, inovasi akar rumput ini berisiko berhenti sebagai proyek eksperimental.

Salah satu hambatan mendasar dalam pengembangan industri biokonversi sampah organik adalah soal kepercayaan pasar. Produk maggot BSF—baik dalam bentuk segar, tepung, maupun pelet—harus bersaing dengan pakan konvensional yang sudah mapan. Pelaku usaha sering kesulitan menembus pasar formal karena tidak bisa membuktikan kualitas produknya secara terukur.

Sehingga diperlukan pengujian laboratorium untuk kandungan protein, lemak, mineral, serta deteksi kontaminan seperti logam berat atau patogen sebagai prasyarat untuk memasuki rantai pasok industri pakan. Sertifikasi dari lembaga yang kredibel menjadi jembatan kepercayaan antara produsen kecil dan pasar yang lebih luas.

Masalahnya, akses pelaku usaha kecil dan menengah terhadap layanan pemastian masih terbatas. Biaya pengujian yang tinggi dan rumitnya prosedur sertifikasi menjadi penghalang. Akibatnya, banyak produk maggot BSF berkualitas baik yang hanya beredar di pasar informal dengan harga rendah. Padahal, dengan sertifikasi yang memadai, produk yang sama berpeluang dijual dengan margin lebih tinggi dan diterima oleh industri besar.

Fasilitasi akses terhadap layanan pemastian yang terjangkau perlu menjadi bagian dari kebijakan pendukung. Tanpa infrastruktur jaminan kualitas yang memadai, upaya membangun industri hijau dari sampah akan terhambat karena tidak bisa dibuktikan bahwa produknya memenuhi standar.

Lebih jauh lagi, standarisasi dan sertifikasi juga membuka peluang ekspor. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam sudah mengekspor produk insect-based protein ke pasar global dengan nilai tinggi. Indonesia, dengan potensi sampah organik yang melimpah dan kebutuhan protein alternatif yang terus meningkat di pasar dunia, seharusnya bisa mengambil peluang ini. Tapi tanpa sistem pemastian yang kuat dan terintegrasi, kita hanya akan jadi penonton.

Pengelolaan sampah organik perlu diposisikan sebagai ekosistem bisnis sosial, bukan sekadar proyek lingkungan. Pendekatan social enterprise memungkinkan pengolahan sampah mengejar tiga tujuan sekaligus yakni keuntungan ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kerangka Triple Bottom Line—people, planet, profit—memberikan perspektif bahwa penciptaan lapangan kerja, pengurangan sampah, dan keberlanjutan usaha tidak harus saling mengorbankan, melainkan dapat saling menguatkan.

Jika dikelola dengan model bisnis yang tepat, usaha maggot BSF dapat membangun rantai nilai yang luas mulai dari pengumpulan sampah organik rumah tangga dan pasar, proses biokonversi, pengolahan produk turunan seperti tepung dan pelet, pengujian dan sertifikasi kualitas, sampai distribusi ke pasar pakan ternak regional dan nasional. Setiap mata rantai membuka peluang kerja baru. Dalam kerangka ekonomi sirkular, limbah tidak lagi diperlakukan sebagai residu akhir, melainkan sebagai input produksi.

Untuk menjawab target pengurangan sampah 100% pada 2029, peran pemerintah daerah dan pusat jadi krusial. Dukungan regulasi yang mengintegrasikan biokonversi dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah harus disertai dengan fasilitasi pembiayaan, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan pembangunan infrastruktur jaminan kualitas. Tanpa kebijakan afirmatif yang komprehensif, inovasi seperti maggot BSF akan sulit berkembang melampaui skala komunitas.

Insentif fiskal seperti pembebasan pajak untuk usaha pengolahan sampah organik, subsidi pengujian dan sertifikasi, serta kemudahan perizinan juga perlu dipertimbangkan. Jika pemerintah serius menjadikan ekonomi sirkular sebagai strategi pembangunan. Investasi pada ekosistem pengelolaan sampah organik hari ini akan menghasilkan penghematan biaya pengelolaan TPA, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi pada ketahanan pangan di masa depan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan untuk mencapai target pengurangan sampah 2029 ialah keberpihakan kebijakan. Jika pemerintah serius menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari transformasi ekonomi hijau, maka sampah tidak lagi diposisikan sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai sumber daya strategis. Di titik inilah, keberhasilan pengurangan sampah bukan hanya soal target lingkungan, tetapi tentang keberanian negara mengubah masalah struktural menjadi mesin kesejahteraan baru bagi masyarakat.